PALEMBANG, SUMEKS.CO - Penerapan kebijakan Pendidikan militer bagi siswa bermasalah yang diambil sejumlah kepala daerah menuai sorotan berbagai piha.
Salah satunya dari Politisi PDI P, Giri Ramanda Kiemas. Mantan Ketua DPRD Provinsi Sumsel punya narasi berbeda.
Giri, saat ini menjabat anggota Komisi II DPR RI Giri Ramanda Kiemas menyayangkan Pembinaan siswa bermasalah ke dalam pendidikan militer, termasuk yang diikuti oleh Palembang.
Ketua DPD PDIP Sumsel ini menilai hal tersebut keliru, lantaran berpotensi melanggar hak anak.
BACA JUGA:Aksi Heroik Warga Buay Madang Meski Diacungi Pistol Oleh Pelaku Curanmor Sadis Tak Gentar
BACA JUGA:Bali Blackout 2 Jam Penjualan Genset Laku Keras Bahkan Habis Sampai ke Jerigen Minyak Juga Diborong
Menurutnya, pendidikan karakter pelajar sebaiknya dibentuk bukan dengan memaksa mereka masuk barak militer, melainkan pendidikan karakter siswa itu sendiri.
Program ini berpotensi melanggar hak asasi manusia, terutama hak anak untuk belajar.
"Jika ada masalah perilaku pada remaja sebaiknya dilakukan kajian lengkap tentang profil anak termasuk kejiwaan," ungkap Giri Ramanda Kiemas, Jumat.
Dijelaskan, pendidikan karakter justru dapat dibentuk di lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggal.
BACA JUGA:Universitas Bina Darma Resmi Buka Program Studi Pendidikan Profesi Guru Bahasa Indonesia
Bukan dengan cara memaksa mereka masuk ke barak militer tanpa dasar hukum yang kuat dengan dalih mendisiplinkan siswa.