BANYUASIN, SUMEKS.CO - Dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Banyuasin, yakni Sei Sembilang dan PDAM Tirta Betuah Banyuasin, diminta untuk diaudit oleh aparat penegak hukum (APH).
Permintaan ini disuarakan oleh salah satu tokoh pemuda Banyuasin, Eddy Ginting, yang menilai bahwa kedua BUMD tersebut belum memberikan dampak positif bagi masyarakat meskipun telah menerima dana hibah dalam jumlah besar.
“Kita minta kepada aparat penegak hukum untuk mengaudit kedua lembaga itu,” ujar Eddy Ginting.
Ginting menekankan bahwa dana hibah yang telah dikucurkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin kepada kedua BUMD tersebut mencapai miliaran rupiah.
BACA JUGA:Bupati Banyuasin Terkejut, Rusa di Rumah Dinas Tinggal 13 Ekor! Apa yang Terjadi?
BACA JUGA:Ratusan Perumahan Warga di Tanah Mas Banyuasin Terancam Terisolasi Dikepung Banjir
Oleh karena itu, menurutnya, penggunaan anggaran tersebut harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas agar tidak menguap begitu saja tanpa hasil yang nyata bagi masyarakat.
“Itu uang yang sangat besar,” tegasnya. “Uang miliaran yang sudah digelontorkan Pemkab Banyuasin harus ada pertanggungjawaban oleh pengguna anggaran. Jangan menguap begitu saja,” tambahnya.
Menurut Ginting, salah satu indikasi perlunya audit adalah karena keberadaan dua BUMD ini belum memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat Banyuasin.
Salah satu contoh yang ia soroti adalah Sei Sembilang, yang sudah memiliki pabrik air kemasan tetapi hingga kini belum juga beroperasi.
BACA JUGA:Menko Perekonomian Zulhas Tegaskan Pabrik Wajib Beli Gabah Petani Seharga Rp 6.500 per Kg
“Tapi tidak kunjung beroperasional,” ujar Ginting.
Sementara itu, PDAM Tirta Betuah Banyuasin juga dinilai memiliki pelayanan yang buruk, terutama dalam hal distribusi air bersih kepada masyarakat.
Keluhan masyarakat terhadap pelayanan PDAM terus mengemuka, baik mengenai ketersediaan air maupun kualitas layanan secara keseluruhan.