Kementerian ATR/BPN Tuai Berbagai Apresiasi di Rapat Kerja Bersama Komisi II DPR RI

Jumat 31-01-2025,19:32 WIB
Reporter : Niskiah
Editor : Rahmat

JAKARTA, SUMEKS.CO – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menuai berbagai apresiasi dalam Rapat Kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung Nusantara II, Jakarta. 

Yakni dilaksanakan, Kamis 30 Januari 2025. Dimana apresiasi tersebut diberikan atas capaian kinerja di tahun 2024 dan juga 100 hari kerja.

Termasuk di dalamnya langkah tegas kementerian dalam penanganan persoalan sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Tangerang. 

Juga optimalisasi Reforma Agraria, serta pemberantasan mafia tanah.

BACA JUGA:Herman Togel Kembali Disebut-Sebut Sebagai Penghubung Oknum BPN Palembang Lainnya Dalam Penerbitan Sertifikat

BACA JUGA:Bhumi ATR/BPN, Implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang Mendapat Apresiasi Internasional

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan apresiasi atas setiap kinerja yang dilakukan Kementerian ATR/BPN. 

"Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas paparan sembilan program 100 hari kerja Saudara Menteri yang telah memaparkan progres kinerja dan pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan," ucapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan menyoroti keberhasilan Kementerian ATR/BPN dalam mengelola anggaran 2024. 

Ia juga mencatat beberapa program bahkan melebihi target, seperti persetujuan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mencapai lebih dari 100 persen.

BACA JUGA:Humas Kementerian ATR/BPN: Pembatalan Sertipikat Polemik Pagar Laut Tidak Boleh Sisakan Permasalahan Hukum

BACA JUGA:Kementerian ATR/BPN Respons Pengaduan Masyarakat dalam RDP dan RDPU Komisi II DPR RI

"Kami mengapresiasi realisasi anggaran sebesar Rp7,8 triliun atau 99,04 persen dari total anggaran non-blokir," tegas Heri. 

Sambung dia, ini menunjukkan optimalisasi dalam berbagai program, termasuk Redistribusi Tanah dan pemberantasan mafia tanah. 

Langkah tegas Menteri ATR/Kepala BPN dalam menangani kasus sertipikasi di kawasan pagar laut juga mendapat apresiasi dari Taufan Pawe, Anggota Komisi II DPR RI lainnya. 

Kategori :