MUARA BELITI, SUMEKS.CO - Jajaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Muara Beliti mengikuti kegiatan entry meeting secara virtual bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada Jumat, 31 Januari 2025.
Acara ini menjadi langkah awal dalam proses pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tahun 2024.
Kegiatan tersebut berlangsung di Klinik Akuntabilitas Kementerian Hukum, dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait.
Keikutsertaan Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti dalam kegiatan entry meeting ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari pihak Lapas untuk mendukung proses audit yang transparan dan akuntabel.
BACA JUGA:Kebersihan Sebagai Kunci Kesehatan, Warga Binaan Lapas Muara Beliti Gelar Aksi Bersih-Bersih Rutin
BACA JUGA:3 Narapidana Lapas Muara Beliti Ikuti Natal Nasional 2024
Entry meeting tersebut diadakan sebagai momen penting untuk menyamakan persepsi di antara seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan keuangan Kemenkumham, guna memastikan kelancaran dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.
Hal ini mencerminkan upaya bersama untuk mencapai pengelolaan keuangan yang lebih baik dan lebih efisien di seluruh unit di bawah Kemenkumham, termasuk di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti.
Acara dibuka oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Supratman Andi Atgas, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi antara instansi pemerintah dalam mendukung proses pemeriksaan keuangan.
Dalam masa transisi pemerintahan ini, Supratman menegaskan bahwa proses ini tidak hanya sekedar kepatuhan terhadap regulasi yang ada, tetapi juga upaya untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
BACA JUGA:Warga Binaan Lapas Muara Beliti Gelar Pertandingan Bola Voli untuk Dukung Pembinaan Fisik dan Mental
Menurut Supratman, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang baik, efektif, efisien, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"Pemeriksaan BPK RI memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara telah dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang baik, efektif, dan efisien, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku," ungkap Supratman dengan tegas.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga pengelolaan keuangan negara agar dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.