"Jadi kita bilang, orang yang berpendapatan 1 juta, tidak lebih, dia orang miskin, dan dia harus pelanggan 450 kWH, dan dia harus apa, apa, apa, nah, lagi disusun," ungkap Bonny.
BACA JUGA:Imigrasi Palembang Dukung Program Pemerintah Cegah WNI Jadi TPPO
Bonny menerangkan, masing-masing dari total 75.000 desa tersebut akan membangun 25 unit rumah.
Lanjut dia, jadi nantinya kepala desa akan menginventarisasi siapa saja warga yang mendekati kriteria tersebut.
Lalu, diusulkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Kemudian, setelah itu, akan diverifikasi kembali data yang didapat dari kepala desa oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa).
BACA JUGA:HUT ke-62, PT Pusri Komit Dukung Program Pemerintah
BACA JUGA:Ungkap Sabu 1,196 Ton, Kapolri: Kita Jaga Program Pemerintah Wujudkan SDM Unggul
"Data yang kita dapat dari kepala desa, Babinsa akan datang. Mana nih rumahnya? Mana orangnya? By name, by address (berdasarkan nama dan alamat. Sampai itu kita putuskan itu benar. Data ini yang kita berikan ke perbankan, dialah calon penerima," jelas Bonny.
Pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan pembangunan tiga juta rumah per tahun.
Yakni yang difokuskan untuk orang-orang berpendapatan di bawah Rp8 juta per bulan alias yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Melalui program ini Prabowo ingin warga, baik yang memiliki penghasilan tetap maupun tidak tetap, agar bisa memiliki tempat tinggal sendiri.
Program ini disambut baik oleh sejumlah warga yang kesulitan membeli rumah.