Kesepakatan antara kedua kementerian ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk mencapai swasembada pangan, salah satu program prioritas pemerintah Presiden Prabowo.
BACA JUGA:Oki Umar Terpilih Jadi Ketua KONI Kabupaten Ogan Ilir Periode 2025-2029, Raih 17 Dukungan Suara
Target besar yang diusung adalah optimalisasi 500 ribu hektar lahan serta pencetakan 500 ribu hektar sawah baru di berbagai kawasan prioritas.
Program ini akan mengandalkan pendekatan Brigade Pangan, sebuah konsep inovatif yang melibatkan manajemen kolektif berbasis teknologi.
Setiap 200 hektar lahan akan dikelola oleh 15 petani yang telah dilatih secara intensif dan dilengkapi peralatan modern.
Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi komunitas setempat.
BACA JUGA:Apakah Opsen Menambah Beban Beban Pajak? Ini Cara Hitung Tercepat
BACA JUGA:Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Merotasi Ratusan Pati TNI, Termasuk Mutasi Danrem 044 Gapo Ini
"Kami siap mendukung Kementerian Pertanian sebagai leading sector dalam swasembada pangan ini. Ibaratnya, Kementan sebagai infanteri, kami adalah kavaleri yang akan memberikan dukungan penuh," kata Menteri Iftitah, menggunakan analogi militer untuk menggambarkan peran Kementerian Transmigrasi dalam kolaborasi ini.
Meski potensi besar telah terlihat, pemerintah menyadari bahwa masih ada tantangan yang harus dihadapi.
Salah satunya adalah memastikan kesiapan infrastruktur dan akses ke pasar bagi para petani dan transmigran.
"Sinergi lintas kementerian dan dukungan dari sektor swasta juga akan sangat penting untuk menjamin keberlanjutan program ini," kata Amran Sulaiman.
BACA JUGA:Huawei Enjoy 70X Menawarkan Desain Lebih Ramping dengan Kapasitas Baterai Besar
BACA JUGA:Pemindahan ASN ke IKN Tunggu Pepres, Kapan?
Penandatanganan MoU ini disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Ali Jamil, serta sejumlah pejabat tinggi dari kedua kementerian.