PALEMBANG, SUMEKS.CO - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (Babel) berhasil meraih penghargaan sebagai Kantor Wilayah Terbaik dalam kategori Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kementerian Keuangan Tahun 2024.
Penghargaan bergengsi ini disampaikan dalam acara Rapat Kerja Teknis Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) 2024, yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) di Jakarta pada Selasa, 10 Desember 2024.
Pada kesempatan tersebut, penghargaan diserahkan langsung oleh Direktur Teknologi Informatika Ditjen AHU, Sugito, kepada Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, M. Bangbang, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Babel, Harun Sulianto.
Pencapaian ini tentu menjadi kebanggaan bagi seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung, yang telah bekerja keras dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi hukum umum serta pengelolaan anggaran yang efisien.
BACA JUGA:Transparansi Penuh! Hasil SKB CPNS Kemenkumham Babel Diumumkan Setiap Hari
BACA JUGA:288 Peserta CPNS Kemenkumham Babel Siap Ikuti SKB Wawancara dan Keterampilan
Acara ini dibuka oleh Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, yang menekankan pentingnya memberikan pelayanan administrasi hukum yang berkualitas kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk konkret untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa pelayanan yang cepat, efisien, dan transparan diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat terhadap layanan hukum dan mendorong iklim investasi yang lebih kondusif.
Menteri Supratman juga menyoroti penerapan teknologi informasi yang tepat guna dalam layanan administrasi hukum umum, yang dinilai dapat mempercepat dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan hukum.
BACA JUGA:288 Peserta CPNS Kemenkumham Babel Ikuti Seleksi Kompetensi Bidang SKB Kesamaptaan dan Praktik Kerja
Penerapan ini telah diwujudkan, salah satunya melalui pendaftaran badan hukum secara online dan penggunaan platform digital yang memudahkan masyarakat serta pelaku usaha dalam mengurus administrasi hukum.
Lebih lanjut, Menteri Supratman juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo terkait pentingnya efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahun 2025.
Ia berpesan agar penggunaan anggaran difokuskan pada program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat, dengan meminimalisir kegiatan seremonial dan perjalanan dinas.