SUMEKS.CO - Gedung Krida Bhakti, Jakarta, menjadi saksi pentingnya sebuah pelantikan pejabat baru di lingkungan Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK), Senin 18 November 2024.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, hadir sebagai saksi dalam acara pengambilan sumpah dan janji jabatan yang dipimpin oleh Kepala KKK, Hasan Nasbi.
Dalam kesempatan bersejarah ini, sebanyak 50 pejabat dan tenaga profesional dilantik untuk menduduki posisi-posisi penting di KKK.
Pelantikan tersebut melibatkan tiga Deputi, enam Tenaga Ahli Utama yang juga berfungsi sebagai Juru Bicara, serta sejumlah Tenaga Ahli Utama, Madya, Muda, dan Terampil yang siap memperkuat struktur organisasi ini.
BACA JUGA:Wamen ATR/Waka BPN Tutup Rangkaian Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan
Kehadiran Nusron Wahid sebagai saksi, bersama dengan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, menandai komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa pengelolaan komunikasi yang efektif dan transparan akan terwujud.
Pelantikan ini juga menjadi momentum penting bagi KKK yang merupakan salah satu lembaga paling hilir dalam struktur pemerintahan Indonesia. Tujuan utama dari pelantikan pejabat ini adalah untuk memastikan organisasi ini berjalan dengan baik dan mampu menyampaikan pesan yang jernih dan efektif kepada publik.
KKK diharapkan dapat menjadi penghubung utama antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan kebijakan dan program-program strategis yang berhubungan dengan kebutuhan rakyat.
Dalam pidatonya, Kepala KKK, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa generasi pertama pejabat yang dilantik harus memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi komunikasi dengan profesionalisme tinggi.
BACA JUGA:Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Siap Tindak Mafia Tanah, Langsung Serahkan Oknum ke Aparat Hukum
BACA JUGA:Kajari OKI Terima Pin Emas dari Menteri ATR/BPN, Cegah Konflik Pertanahan
"Sebagai juru bicara dan tenaga ahli di bidang komunikasi, kalian harus memastikan bahwa setiap pesan yang disampaikan oleh pemerintah dapat diterima dengan jelas oleh masyarakat. Tugas ini bukan hanya tentang komunikasi, tetapi juga bagaimana menciptakan keterbukaan dan kepercayaan antara pemerintah dan publik," ujarnya.
Selain Nusron Wahid, acara pelantikan juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting lainnya, termasuk Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Otto Hasibuan; Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo; serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP2K), Budiman Sudjatmiko.
Kehadiran mereka menunjukkan sinergi antar kementerian dan lembaga dalam upaya mendukung keberhasilan tugas komunikasi pemerintahan yang semakin kompleks di era digital ini.