Sementara itu, Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum BPKP, Ikhwan Mulyawan, mengingatkan tentang pentingnya memahami risiko yang terkait dengan penataan organisasi.
BACA JUGA:Imigrasi Kemenkumham Babel Terbitkan 14.646 Paspor Hingga Oktober 2024
BACA JUGA:Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-96, Kanwil Kemenkumham Babel Gelar Upacara Bendera
Ia juga menjelaskan bahwa audit transisi akan memberikan gambaran faktual kepada para Menteri Koordinator dan Menteri terkait mengenai kondisi organisasi, termasuk aset, keuangan, dan sumber daya manusia, serta memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pelaksanaan Audit Transisi ini akan melibatkan 11 Unit Kerja Eselon I di Kemenkumham serta 19 Kantor Wilayah terpilih. Wilayah yang akan diaudit mencakup Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, dengan total 19 lokasi yang telah ditentukan.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto, beserta jajaran pejabat lainnya juga turut mengikuti kegiatan ini secara virtual dari Ruang Rapat Kantor Wilayah.
Pelaksanaan audit transisi diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, aset, dan sumber daya manusia di lingkungan Kemenkumham.