SUMEKS.CO - Lima program bantuan sosial (bansos) yang menjadi andalan di era Presiden Joko Widodo akan tetap berlanjut di bawah pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan bahwa ada 5 program bansos era Jokowi, akan tetap menjadi prioritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.
Menkeu RI ini juga menjelaskan bahwa APBN 2025 akan difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, serta ketahanan pangan dan energi.
"Ada prioritas baru yang mendapatkan penekanan dan ada keberlanjutan yang tetap dijaga semuanya ada di dalam amplop atau total pagu anggaran 2025," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR, dikutip dari laman Kemenkeu.
BACA JUGA:Waduh! Banyak Masyarakat Kehilangan Bansos, Jelang Pilkada 2024 Pemerintah Stop Distribusi?
BACA JUGA:Ini Alasan Kenapa Bansos 2024 DIhentikan oleh Kemendagri, Surat Edaran sudah Diteken!
Pemerintah juga memastikan bahwa anggaran untuk perlindungan sosial tetap tersedia dalam jumlah besar, mencapai Rp 504,7 triliun, guna mendukung keberlanjutan bansos yang telah berjalan selama ini.
Adapun kelima program bansos yang akan tetap dilanjutkan antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, dan Perlindungan Sosial (Perlinsos).
"Program yang sudah berlaku dan akan diteruskan seperti PKH, kartu sembako, PIP, KIP kuliah, juga perlinsos dengan melakukan sinergi dan integrasi dengan kartu kesejahteraan," ujarnya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan program bantuan sosial (bansos) PKH akan terus dilanjutkan di era Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tertentu sebagai penerima, termasuk untuk disabilitas dan lansia.
BACA JUGA:Berikut 3 Jenis Bansos Yang Akan Cair November 2024 Simak Informasi Selengkapnya Disini
BACA JUGA:Cair Besok! Bansos BPNT Tahap 6 Akan Terdistribusi, Cek Status Penerima Lewat NIK KTP
Ia mengatakan salah satu perubahan penting dalam program PKH di era pemerintahan Prabowo adalah peningkatan fokus pada disabilitas dan lansia.
"Program ini menyasar 10 juta KK dengan tidak kurang dari 34.000 pendamping seluruh Indonesia. Tentu ke depan kita ingin lebih terukur, kemudian lebih solid pelaksanaannya di lapangan," kata Saifullah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI.
Saifullah Yusuf menambahkan bahwa selain disabilitas dan lansia, PKH juga akan tetap mencakup keluarga-keluarga dengan kondisi ekonomi yang sangat terbatas. Harapannya, dengan adanya bantuan sosial yang terarah, kualitas hidup keluarga penerima dapat meningkat, serta dapat mendorong pengurangan angka kemiskinan di tanah air.