"Pengelolaan tata ruang yang sama (sinkron, red) harus dituntaskan karena bicara ruang, itu darat, laut, udara, termasuk di bawah tanah, jadi ini semua harus diintegrasi dengan baik," ujar Menko AHY.
BACA JUGA:Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Kabinet Merah Putih Hadiri Rapat Kerja dan Retreat di Magelang
BACA JUGA:Kementerian ATR/BPN Perkuat Regulasi Tata Ruang untuk Dukung Investasi di Indonesia
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa infrastruktur yang terencana dan terkoordinasi dengan baik akan mendukung efektivitas dan efisiensi pembangunan nasional, serta meminimalkan potensi konflik kepentingan terkait penggunaan lahan.
Menko AHY juga menekankan perlunya pendekatan inovatif dan kolaboratif dalam menyelesaikan berbagai tantangan tata ruang di Indonesia.
“Ini semangat dari keberlanjutan, kita perlu terobosan baru. Kalau semuanya sudah terintegrasi maka pembangunan infrastruktur bisa lebih baik,” tambahnya, menggarisbawahi pentingnya pendekatan integratif dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam pertemuan yang turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN ini, berbagai upaya kolaborasi untuk percepatan PKKPR dibahas dengan detail.
BACA JUGA:Presiden Prabowo Lantik Nusron Wahid Gantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN di Istana Negara
Diharapkan melalui kerjasama lintas kementerian, terutama dalam bidang infrastruktur dan tata ruang, hambatan perizinan yang sering menjadi keluhan investor dapat dikurangi.
Dengan adanya dukungan dari Menko AHY, diharapkan koordinasi di lapangan bisa berjalan lebih efektif. Ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di Indonesia, di mana proses perizinan yang cepat dan transparan menjadi salah satu faktor utama.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia tengah gencar membangun infrastruktur dan menarik investasi asing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, salah satu tantangan utama adalah sistem perizinan yang kerap kali memakan waktu lama dan birokrasi yang rumit.
Dengan adanya inisiasi ini, Kementerian ATR/BPN berharap dapat memangkas waktu pengurusan perizinan dan memudahkan para pelaku usaha dalam mendapatkan kepastian hukum terkait pemanfaatan ruang.
BACA JUGA:Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan Pelayanan Publik, Dorong Pelayanan Prima di Seluruh Indonesia
BACA JUGA:Menteri ATR/BPN AHY Lulus Doktor dengan Predikat Cumlaude dari Universitas Airlangga
Langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan kapasitas SDM dan merevisi struktur kelembagaan menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam mengatasi hambatan dalam proses KKPR.