Mafirion, anggota komisi XII DPR RI Fraksi PKB menganggap permintaan kementrian tersebut diibaratkan sebuah perusahaan yang bisa membuat bangkrut.
"Ini Kementerian kalau diibaratkan sebuah perusahaan bangkrut ini," kata Mafirion menanggapi permintaan Pigai.
--
Karena, lanjut Mafirion yang dikerjakan kementrian tersebut dengan anggaran Rp30 miliar dengan biaya untuk mengerjakan program itu Rp48 miliar.
"Ini kalau kementrian bangkrut ini, sudah bangkrut, pailit ini sudah masuk ke pengadilan pailit," kata Mafiron.
BACA JUGA:Resmi Jabat Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid Siap Lanjutkan Warisan AHY dan Mantan Pemimpin
BACA JUGA:Ini Materi yang Diberikan kepada Menteri Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang Hari Kedua
"Belum lagi kakak Pigai berbicara tentang Kanwil, macam-macam ya kan, ini bangkrut ini, ini baca aja ini," tambah Mafiron.
Ia membacakan, Pemajuan Penegakan HAM dengan anggaran Rp35 miliar kemudian dukungan manajemen untuk program itu Rp48 miliar.
"Jadi dia mengerjakan Rp35 miliar itu membutuhkan biaya Rp48 miliar nah ini bangkrut," lanjut Mafiron.
Untuk itu, kata Mafiron anggota komisi XII DPR RI ini harus segera membicarakan lebih lanjut sebab bisa bikin bangkrut.
"Jangankan HAM, mereka sendiri ini sudah melanggar HAM terhadap dirinya sendiri, bagaimana mau mengurus HAM orang lain sementara ini mereka melanggar HAM, melanggar HAM mereka gitu loh," tuturnya.
Jadi, lanjut Mafiron perlu adanya perbaikan bukan hanya bicara uang untuk menjalankan program namun yang sangat realistis namun jangan bikin kementrian yang sebenarnya negara tidak punya kemampuan.