BACA JUGA:Para Menteri Kabinet Merah Putih Bakal Diospek Ala Militer di Lembah Tidar oleh Presiden Prabowo
Disampaikannya, setidaknya ada dua penanda; pelatihan di akademi militer dan pengangkatan Mayor Teddy.
“[pembekalan di Akmil Magelang] menjadi simbol yang menunjukkan bahwa rezim pemerintahan saat ini lebih mengedepankan pola-pola militerisme dalam penataan penyelenggaraan pemerintah,” terang Al Araf, dikutip berbagai sumber.
Lanjut dia, padahal pelatihan di akademi militer itu “tidak urgen dan tidak pas“. Pelatihan untuk para perumus kebijakan, kata dia, seharusnya dilakukan melalui Lemhanas.
“Mereka ini para menteri yang, menurut Undang-Undang Kementerian bertugas membantu presiden dan penyelenggara pemerintah.“
BACA JUGA:Prabowo Diminta Ganti Gibran, Amien Rais: Kalau Masih Nongkrong Jadi Wapres Nggak Bakal Berkah
Kedua, menurut Al Araf, penunjukan Teddy Indra Wijaya yang merupakan anggota aktif TNI, sebagai Sekretaris Kabinet.
Pengangkatan tersebut dianggap melanggar UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 lantaran dalam regulasi ini jabatan sekretaris kabinet tidak diatur bisa diduduki oleh anggota militer aktif.
“Di awal pemerintahannya, pola militerisme dan militerisasi diterapkan dengan dua hal.”
Meski sejumlah pengamat militer menyebut pembekalan semacam ini sebetulnya hal lazim dalam sebuah organisasi atau tim, tapi bagi kabinet pemerintah Indonesia, ini pertama kalinya dilakukan.
“Ini memang pertama kali dilakukan dalam konteks kabinet, dalam konteks pemerintahan,” kata Khairul.
“Tapi sebenarnya untuk di lingkaran pemerintahan bukan pertama kali,” lanjutnya.
Penggemblengan di Akmil Magelang ini merupakan kelanjutan dari kegiatan di Hambalang. Sebelum dilantik, Prabowo sempat memberikan pembekalan selama dua hari.