SUMEKS.CO - Desakan agar presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera diadili menjelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto semakin gencar dilakukan, terutama oleh para politisi bahkan sejumlah pakar hukum.
Seperti diskusi podcast channel YouTube Refly Harun, yang menghadirkan beberapa politisi diantaranya menghadirkan Roy Suryo mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) era presiden SBY.
Dalam podcastnya, pakar hukum tata negara Refly Harun membahas tentang rapor merah selama pemerintahan Jokowi yang dibahas dalam sebuah diskusi publik dari Forum Tanah Air, namun dibubarkan paksa.
Kemudian, lanjutnya pada beberapa waktu lalu juga diagendakan ada diskusi publik dari Forum Silaturrahmi Kebangsaan namun lagi-lagi digagalkan karena pihak gedung Balai Sudirman tidak mengijinkan.
BACA JUGA:Heboh Deklarasi 'Adili Jokowi' Menggema, Mantan Presenter hingga Sesepuh Parpol Bakal Gelar ini
BACA JUGA:10 Tahun Kepemimpinan, Jokowi Berhasil Bangun 1.235 Kilometer Jalan Tol di Pulau Sumatera
"Ternyata alasannya gedung tidak berani melanjutkan kontrak itu, sampai akhirnya kita mencari di gedung Bidakara," kata Refly Harun.
Ia pun bertanya kepada Roy Suryo, alasan mengapa fenomena kegiatan forum diskusi banyak sekali mendapatkan gangguan dari berbagai macam pihak.
--
Roy pun menjawab, adalah suatu hal biasa bahwa rezim pemerintahan sekarang ini sering melakukan "cawe-cawe" terhadap apa saja.
Menurut Roy, dalam satu tahun terakhir ia mengistilahkan dengan sebutan rezim sudah sangat membuat masyarakat resah.
Masih menurut Roy, meskipun pada tanggal 20 April mendatang akan ada pergantian pemerintahan dan biasanya dalam asar peralihan pemerintahan disebut dengan "Mikul Duwur Mendem Jeru".
Ia mengartikan, asas Mikul Duwur Mendem Jeru itu adalah meninggikan yang baik-baik dan menghilangkan tidak baik hingga ia pun seolah menyindir banyaknya kesalahan-kesalahan dari pemerintah yang sebelumnya dipimpin oleh Jokowi.
BACA JUGA:Anugerahi Presiden Jokowi Loka Praja Samrakshana, Kapolri: Bentuk Penghormatan Institusi