Dalam rapat ini, TIMPORA diinstruksikan untuk terus memperkuat pengawasan di setiap titik rawan, termasuk jalur-jalur masuk seperti pelabuhan, bandara, dan perbatasan.
BACA JUGA:Kanwil Kemenkumham Sumsel Gelar Sosialisasi Pengajuan Paspor Melalui Aplikasi M-Paspor di Baturaja
Diskusi dalam rapat ini menghadirkan beberapa narasumber, di antaranya Kasubbid Intelijen Keimigrasian, Joko Widodo, dan Ketua Bawaslu Kota Pagaralam, Nurweni. Dalam presentasinya, Nurweni menekankan bahwa pengawasan dalam Pilkada melibatkan tiga aspek penting, yaitu pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran.
Ia menambahkan bahwa salah satu potensi pelanggaran yang perlu diwaspadai adalah penyalahgunaan KTP Indonesia oleh WNA yang berpotensi menjadi pemilih tetap dalam Pilkada.
"Penting bagi kita untuk memastikan bahwa tidak ada warga negara asing yang menggunakan identitas Indonesia untuk ikut serta dalam proses pemilihan. Pengawasan ketat diperlukan agar tidak ada penyalahgunaan identitas yang dapat memengaruhi hasil Pilkada 2024," jelas Nurweni.
Ia juga menegaskan komitmen Bawaslu dalam memperkuat koordinasi dengan TIMPORA serta instansi terkait lainnya dalam upaya menjaga integritas pemilu.
Selain itu, rapat ini juga membahas berbagai skenario antisipatif dalam mengatasi potensi gangguan yang disebabkan oleh kehadiran orang asing, baik itu secara langsung maupun tidak langsung.
Upaya peningkatan kapasitas pengawas pemilu juga menjadi salah satu fokus dalam agenda rapat, dengan harapan bahwa pengawasan yang dilakukan dapat berjalan lebih efektif dan komprehensif.
Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pagaralam, Biro Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagaralam, Kejaksaan Tinggi Pagaralam, serta lembaga terkait lainnya.
Semua pihak sepakat bahwa sinergi dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi terkait akan menjadi kunci sukses dalam memastikan Pilkada 2024 berjalan dengan aman dan lancar, tanpa adanya intervensi asing yang dapat mencederai proses demokrasi.
Dengan digelarnya Rapat Koordinasi TIMPORA ini, diharapkan bahwa langkah-langkah pencegahan terhadap potensi ancaman dari WNA dapat dioptimalkan, sehingga pesta demokrasi di Kota Pagaralam dapat berlangsung dengan jujur, adil, dan tanpa hambatan yang berarti.