Diungkapkan Fauzan, gaji pokok hakim saat ini masih sama dengan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) biasa. Padahal, tanggung jawab dan beban mereka lebih besar.
"Sehingga kalau para hakim ini pensiun, maka penghasilannya akan merosot drastis," katanya lagi.
Selain gaji yang tak kunjung mengalami kenaikan, tunjangan para hakim juga sama tidak mengalami kenaikan selama 12 tahun.
BACA JUGA:Hakim Vonis 2 Terdakwa Pembegal Mahasiswa Anak TNI di Tanjung Senai Ogan Ilir 15 Tahun Penjara
BACA JUGA:Majelis Hakim Terima Semua Bukti Surat dari Kuasa Hukum Ahli Waris Raden Helmi Fansyuri
"Padahal kebutuhan hidup saat ini semakin meningkat, jadi besaran gaji dan tunjangan hakim saat ini sudah tidak memadai," tuturnya.
Fauzan mengatakan, jika kesejahteraan hakim di seluruh Indonesia memadai, pastinya akan membentengi par hakim untuk melakukan korupsi.
"Kalau sekarang ini kan penghasilan mereka tidak mencukupi kebutuhan hidupnya," kata dia lagi.
Untuk itu, revisi terhadap PP Nomor 94 tahun 2012 untuk menyesuaikan penghasilan hakim menjadi sangat penting dan mendesak.
BACA JUGA:Gugatan Dikabulkan Hakim, MTSN 1 dan MIN 1 Palembang Terancam Angkat Kaki
Para hakim juga mempersoalkan tunjangan kinerja yang hilang sejak 2012. Mereka tidak lagi menerima remunerasi.
Saat ini, pemegang palu pengadilan hanya mengandalkan tunjangan jabatan yang stagnan sejak 12 tahun lalu.
"Persoalan muncul ketika nanti para hakim pensiun, ternyata tunjangan yang diterima selama pensiun tidak memadai," tutupnya.
Unggahan terkait rencana aksi mogok kerja oleh ribuan hakim di Indonesia ini, diunggah oleh akun Instagram @baturajaupdate, Sabtu, 28 September 2024.