"PNS harus netral, dan fokus bekerja melayani masyarakat," tegas Darmawan saat itu. Pernyataan tersebut seharusnya menjadi pedoman bagi seluruh ASN di lingkungan Pemkab OKU, terutama menjelang momen-momen krusial seperti Pilkada.
Namun, kenyataan di lapangan seolah berbanding terbalik dengan apa yang pernah disampaikan. Foto-foto yang tersebar menunjukkan bahwa Sekda OKU dan beberapa pejabat lainnya tampak hadir dan terlibat dalam acara yang secara terang-terangan merupakan bagian dari kampanye salah satu pasangan calon.
BACA JUGA:Disambut Ribuan Simpatisan, HDCU Pasangan Pertama yang Daftar ke KPU Sumsel
BACA JUGA:Tangkap Pembunuh Pencuri di Ogan Ilir, 14 Personel Polsek Tanjung Batu Raih Penghargaan, Selamat!
Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar terkait konsistensi dan komitmen para pejabat tersebut terhadap prinsip netralitas ASN.
Dikonfirmasi terkait kehadirannya dalam acara tersebut, baik melalui telepon maupun pesan singkat, hingga saat ini belum ada tanggapan dari Darmawan Irianto, Kepala Dinas Pariwisata OKU, maupun Camat Lubuk Batang.
Sikap bungkam ini semakin mempertegas adanya dugaan ketidaknetralan dan memberikan kesan seolah-olah mereka menghindari konfirmasi terkait kehadiran mereka dalam acara yang digelar oleh pasangan YPN YESS.
Kehadiran pejabat tinggi seperti Sekda, Kepala Dinas Pariwisata, Camat, dan bahkan Kepala Inspektorat di acara politik praktis ini tentunya menjadi sorotan, mengingat posisi mereka yang strategis dan pengaruh yang mereka miliki di lingkup pemerintahan daerah.
ASN, yang seharusnya berdiri netral dan tidak memihak, kini justru dihadapkan pada tuduhan berpihak kepada salah satu kandidat, yang jika terbukti bisa menodai proses demokrasi yang seharusnya berjalan adil dan bebas dari intervensi politik.
Dengan Pilkada OKU yang semakin dekat, isu ketidaknetralan ASN ini menjadi tantangan serius bagi Bawaslu dan pihak berwenang lainnya untuk memastikan bahwa setiap proses dan tahapan pemilihan berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Jika tidak, hal ini dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan publik terhadap netralitas dan integritas proses Pilkada di Kabupaten OKU.
Masyarakat kini menanti tindakan tegas dari pihak terkait untuk menindaklanjuti dugaan ketidaknetralan yang melibatkan Sekda dan beberapa pejabat Pemkab OKU ini. Harapannya, agar Pilkada OKU tetap dapat berlangsung secara adil, jujur, dan demokratis, tanpa adanya intervensi atau keberpihakan dari ASN yang seharusnya menjadi pilar netralitas dalam pemerintahan.