Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang masuk Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Herman Deru menekankan pentingnya layanan yang tidak terbengkalai.
BACA JUGA:Bangunan Bekas Asrama TNI di Pintu Besi Plaju Hangus Terbakar Dilalap Si Jago Merah
BACA JUGA:Ternyata Pelatih Paskibraka Tingkat Kota Palembang Anggota Satlantas Polrestabes
Dari 17 kabupaten/kota di Sumsel, 11 sudah mencapai UHC, sementara 6 lainnya masih perlu menyamakan layanan mereka.
Pemprov Sumsel telah menyediakan dana talangan untuk masyarakat yang belum memiliki BPJS, sehingga ketika mereka sakit, tanggung jawab tersebut menjadi milik Pemprov Sumsel.
"Kita nyatakan Sumsel menjadi provinsi 100 persen UHC. Sebanyak 305 ribu masyarakat yang belum memiliki BPJS, dana talangannya sudah kita siapkan," katanya.
Kolaborasi dengan BPJS Kesehatan
BACA JUGA:Universitas Bina Darma Palembang Buka Gelombang Ke-2 Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2024
Herman Deru menambahkan bahwa semua layanan kesehatan harus bermuara ke JKN, dan pemerintah perlu mendukung kemampuan masyarakat melalui data yang valid dari DTKS.
"Kita kolaborasikan semua jenis anggaran menjadi Sumsel Berkat, melalui launching pagi hari ini, masyarakat Sumsel, khususnya yang termasuk dalam pelayanan kelas 3 dan DTKS, akan dicover oleh pemerintah," tandasnya.
Apresiasi dari BPJS Kesehatan
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D, AAK, dalam sambutannya, mengakui bahwa Program Sumsel Berkat berobat pakai KTP yang diinisiasi Herman Deru sangat luar biasa.
BACA JUGA:Update Kasus Dispora OKI yang Terindikasi Rugikan Negara, BPKP Masih Lakukan Penghitungan
BACA JUGA:Waduh! Komisioner Bawaslu Banyuasin Berkelahi dengan Anggota Saat Sedang Rapat Internal
Program ini merupakan langkah maju yang menunjukkan kerja keras dan dedikasi.