Membuat kajian mengenai larangan penjualan gabah/pengelolaan distribusi gabah ke luar Prov. Sumatera Selatan. Serta melakukan upaya-upaya dalam menghilangkan hambatan distribusi.
Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumsel Mohamad Latif memberikan rekomendasi sebagai upaya pengendalian inflasi melalui 4 K.
Pertama menjamin Ketersediaan Pasokan dimana dalam jangka pendek, pemerintah daerah harus mendorong peningkatan produktivitas pertanian secara end to end melalui sarana dan prasarana, SDM dan Teknologi Pertanian maupun melalui aspek kerjasama dan kelembagaan melalui mitra.
Kedua yakni menjamin Keterjangkauan Harga yakni dengan terus melaksanakan gerakan pengendalian inflasi serentak se Sumsel termasuk rutin melaksanakan pasar murah.
BACA JUGA:PAN Dukung Pasangan Heri Amalindo-Popo Ali Maju Pilgub Sumsel, Sudah Miliki 13 Kursi
BACA JUGA:Info Cuaca Sumsel 3 Agustus 2024, Dominan Cerah Berawan hingga Berawan Tebal
Ketiga yakni Kelancaran Distribusi dengan melakukan pencegahan Karhutla yang dapat beresiko mengganggu kondusifitas distribusi. Serta keempat dengan melakukaN Komunikasi Efektif.
Yakni melakukan publikasi jadwal bersama pasar murah ke masyarakat serta melaporkan rencana kenaikan tarif.
Hadir dalam HLM TPID tersebut yakni Direktur Statistik Distribusi BPS RI, Kepala OJK Sumsel dan Babel Arifin Susanto, Kepala BPS Sumsel, Moh Wahyu Yulianto, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan RI Provinsi Sumsel, Rahmadi Murwanto, Kepala Buloh Kanwil Sumsel Babel, Elis Nurhayati, serta sejumlah Bupati dan Walikota se Sumsel.