JAKARTA, SUMEKS.CO - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Harun Sulianto, didampingi Kepala Divisi Administrasi Dwi Harnanto, dan Kepala Bagian Program dan Humas Sugeng Krisdwiyanto, ikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Dukungan Program Manajemen.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI digelar di Ballroom Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta, Selasa 16 Juli 2024.
Membuka kegiatan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham RI, Andap Budhi Revianto mengatakan, kegiatan rapat koordinasi ini untuk menyusun strategi sekaligus mencari solusi menghadapi masalah reformasi birokrasi (RB)yang harus berdampak bagi masyarakat.
Yakni meningkatnya capaian RB yang pada tahun 2023 hanya berada di angka 83, padahal Kemenkumham menetapkan nilai 87.
BACA JUGA:KPK Bongkar Skandal Proyek Besar di Malut, Satu Lagi Politisi Ditangkap
BACA JUGA:Suzuki Resmi Perkenalkan Konsep Mobil Listrik Evx Di Indonesia, Tampilan Perdana Di Asia Tenggara
Andap menuturkan, kegiatan ini didasari tentang pentingnya efektivitas birokrasi, yaitu Money follow program; Stop pemborosan anggaran; E-government; serta Fokus kerja.
Dalam hal efisiensi birokrasi, diharapkan fokus pada program kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan
Sekjen Andap juga meneruskan pesan Menkumham saat melaksanakan Perjanjian Kinerja, yaitu sukseskan pencapaian kinerja Kemenkumham Tahun 2024.
Agar ASN Kemenkumham Bekerja dengan jujur dilandasi hati yang bersih dan pikiran yang positif hanya untuk mengabdi kepada Tuhan, masyarakat, bangsa dan negara
BACA JUGA: Menteri ATR/BPN AHY Kukuhan Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Masa Bakti 2024-2027
BACA JUGA:Pasangan Ratu Dewa-Prima Salam Diprediksi Bakal Menangkan Pilkada Palembang
Sekjen Andap juga menekankan, pentingnya melakukan monitoring dan evaluasi kinerja, yaitu untuk mengamati dan menilai perkembangan kinerja yang dilakukan satuan kerja dan mengidentifikasikan permasalahan yang timbul.
Tujuan evalusi tersebut yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola organisasi atas hasil, dan menghitung dampak yang sedang berjalan atau yang akan datang.
Pada kesempatan ini, Andap menekankan pentingnya dukungan dari seluruh jajaran Kemenkumham untuk memastikan keberhasilan program dan mencapai outcome yang diharapkan.