Modus yang digunakan para pelaku adalah melakukan pengalihan hak aset Negara atas kawasan hutan lindung di areal Gunung Dempo.
BACA JUGA:Pidsus Kejari Palembang Periksa Dua ASN BPN Sebagai Saksi Penyidikan Korupsi PTSL 2019, Edison?
Adapun luasan SHM yang diterbitkan diatas lahan milik negara ini diduga para tersangka menyulapnya menjadi kebun 0,5 hektar hingga 1,5 hektar.
Karena bertugas sebagai Satgas, mereka pun dengan mudah menerbitkan SHM tanpa melihat batas hutan lindung.
Parahnya, modus yang diduga dilakukan oleh para tersangka dalam penerbitan SHM diatas hutan lindung Pagaralam ini melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digaungkan pemerintah kala itu.
Untuk memastikan SHM berlokasi di kawasan hutan lindung, sebelumnya, penyidik Kejari bersama Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel melakukan penghitungan titik koordinat.
BACA JUGA:Kejari OKU Sukses Hentikan Penuntutan Satu Perkara Penganiyaan Melalui Keadilan Restoratif
Setelah melibatkan tim tersebut, bahwa dibenarkan BPKH jika SHM masuk hutan lindung, hingga disinyalir adanya unsur kesengajaan penerbitan SHM
Adapun kerugian negara Rp853 juta lebih berdasarkan taksiran tim ahli dan kasus ini berdasarkan tindak lanjut laporan intelejen sejak 2020 lalu.
Selain kerugian negara dengan nominal ratusan juta rupiah, hutan lindung yang menjadi aset milik negara menjadi berkurang.
Oleh sebab itu akibat perbuatannya, para tersangka dikenakan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Di mana UU tersebut telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana.