Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, Prof. Widodo Ekatjahjana dalam sambutannya mengatakan bahwa penghargaan Anubhawa Sasana Jagaddhita diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada desa/kelurahan yang telah menyukseskan dan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dengan fokus terhadap kemudahan berinvestasi, peningkatan sektor pariwisata dan pembukaan lapangan kerja melalui sumber daya alam dan kearifan lokal adat-istiadat setempat.
BACA JUGA:Kabupaten Banyuasin Genjot Produksi Pertanian dengan Jaringan Irigasi Rawa
"Peserta yang mendapatkan anugerah sebagai Anubhawa Sasana Jagaddhita (ASJ) sebanyak 50 Orang, dari 300 orang peserta," ungkap Widodo.
Penghargaan Anubhawa Sasana Jagaddhita (ASJ) diberikan kepada desa atau kelurahan yang berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendukung investasi, pariwisata, dan pembukaan lapangan kerja melalui sumber daya alam dan kearifan lokal adat-istiadat.
“Paralegal Justice Award bukanlah merupakan ajang perlombaan menang atau kalah, melainkan wadah dalam memotivasi kepala desa/lurah dalam memberikan pelayanan hukum non litigasi sebagai implementasi hadirnya negara di tengah masyarakat,” ujar Widodo Kepala BPHN.
Sebanyak 1.067 kepala desa dan lurah dari 34 provinsi mendaftar pada PJA 2024. Setelah melalui berbagai seleksi, terpilih 300 peserta yang terdiri dari 180 kepala desa dan 120 lurah mewakili 33 provinsi, 178 kabupaten/kota, serta 263 kecamatan.
BACA JUGA:Terungkap, Emak-emak Viral yang Merusak Pot Tanaman di Flyover Polda Sumsel Ternyata Berstatus ODGJ
Acara penganugerahan tersebut berlangsung pada Sabtu 1 Juni 2024 di Hotel Bidakara Jakarta dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial Suharto, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung H. Dwiarso Budi Santiarto, Perwakilan dari Kemendagri, Kemendes PDTT, Ketua Pengurus Dewan Sengketa Indonesia, Dewan Pakar Paralegal Academy 2024, Dr. Demas Brian Wicaksono dan Dr. Khairul Fahmi, dan Guru besar Fakultas Hukum UI Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie.
Lalu hadir juga Para Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, para Kakanwil Kemenkumham dan Kadivyankumham dari seluruh Indonesia.
Dari Bangka Belitung hadir Kakanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Fajar Sulaeman Taman, Kepala Bidang Hukum, Eko Saputro, serta Kepala Sub bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH, Muhamat Ariyanto. Turut hadir Pj. Bupati Belitung Yuspian dan Staf Ahli Bupati Bangka Tengah A. Syaiful Nizam.