HA Halim Didakwa Rugikan Negara Rp127,2 Miliar, Jan Maringka Sebut Dakwaan Hanya Berdasarkan Asumsi

PALEMBANG, SUMEKS.CO,- Sidang perdana kasus dugaan korupsi pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional Tol Betung–Tempino resmi digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Kamis 4 Desember 2025.

Dalam sidang tersebut, pengusaha Palembang Kemas HA Halim Ali atau Haji Alim untuk pertama kalinya berstatus sebagai terdakwa.

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin (Muba), membacakan uraian dakwaan yang menempatkan terdakwa sebagai pihak yang diduga turut serta dalam mekanisme penerbitan 486 Surat Penguasaan Hak atas Tanah (SPHT).

Tidak hanya itu, JPU juga mengungkap dugaan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas tanah negara seluas kurang lebih 937,02 hektare, yang menurut dakwaan diterbitkan atas nama karyawan harian lepas PT Sentosa Mulia Bahagia (SMB).

BACA JUGA:Tokoh Ulama Turun Gunung, Kawal Sidang Kemas HA Halim: Doa dan Dukungan Moril Mengalir di PN Palembang

BACA JUGA:Ratusan Simpatisan Padati PN Palembang, Iringi Sidang Perdana Kasus Korupsi Lahan Tol Menjerat Kms HA Halim

Masih berdasarkan dakwaan, mekanisme tersebut disebut dilakukan melalui sejumlah program pertanahan yakni Prona, Proda, UKM, dan SMS yang berlangsung di Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin antara tahun 2006 hingga 2009.

Selain itu, JPU menuding adanya penguasaan dan pemanfaatan tanah negara seluas 1.756,53 hektare sebagai areal perkebunan di luar Hak Guna Usaha (HGU) PT SMB sejak 2019 hingga 2025.

Dengan menggunakan peralatan medis khusus dari RS Siti Fatimah, terdakwa Kemas HA Halim hadir langsung guna mendengarkan dakwaan penuntut umum--Fadli

Dari rangkaian perbuatan tersebut, JPU menyebutkan bahwa berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Selatan, perbuatan terdakwa diduga telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp127.276.655.336,50 atau sekitar Rp127,2 miliar.

Atas dasar itu, HA Halim Ali dijerat dengan dakwaan alternatif, yakni dakwaan kesatu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor, dakwaan kedua Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor, serta Pasal 9 jo Pasal 15 UU Tipikor.

Namun, dakwaan tersebut langsung ditanggapi keras oleh tim penasihat hukum terdakwa HA Halim.

Mantan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), Jan Samuel Maringka yang kini menjadi kuasa hukum HA Halim Ali, menegaskan bahwa dakwaan JPU sarat kejanggalan dan penuh rekayasa.

BACA JUGA:Kuasa Hukum Protes: Pemberitaan Pakai Foto Lama hingga Pelimpahan Perkara Haji Halim Dinilai Menyesatkan

Sumber: