"Nah inikan aneh, rancu gitu dan ini juga tigabhari nanti akan kita laporkan juga ke APH nanti," ungkapnya.
Masih kata Dheo, pada keanahan lainnya sebagaimana tuntutan kedua ada beberapa nama atlet Muaythai yang sudah dinyatakan lolos seleksi PON.
Namun, lanjutnya nyatanya beberapa nama yang sudah dinyatakan lolos tersebut dicoret dari daftar atlet yang ikut PON, dan diganti dengan dua nama atlet yang tidak pernah ikut seleksi apapun.
Terakhir, kata Dheo tercantum dalam SK kepengurusan Muaythai itu banyak sekali sejumlah nama yang ikut dalam kepengurusan, namun lagi-lagi nyatanya nama-nama kepengurusan itu tidak ada orang-orangnya.
"Yang makin anehnya lagi, adanya rangkap jabatan oleh ketua Muaithai baik di kepengurusan Provinsi Sumsel dan Kota Palembang," ungkapnya.
Terpisah, Arianto Wakil Ketua Umum I KONI Sumsel mengatakan, tuntutan di terima dan akan diteruskan kepada bidang yang bersangkutan dalam hal ini Muaythai.
"Karena ini permasalahannya di Muaythai, kami sudah beri tanggapan tadi, selanjutnya akan kami teruskan ke pihak-pihak yang punya kepentingan, karena memang KONI tidak bisa interpensi cabor, tapi akan kami sampaikan apa yang di rekomendasikan rekan-rekan atelit," kata Arianto.
Diterangkan Arianto, pihaknya telah mengajukan seluruh nama dengan 5 tingkatan kategori, mulai dari kategori utama untuk perolehan emas, hingga kategori harapan.
Kendati begitu, lanjutnya pihaknya belum memproses atelit yang akan berangkat pada PON Aceh Sumut mendatang, lantaran masih menunggu anggaran dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
BACA JUGA:Sidang Pagi Ini, Apa yang Bakal 'Diungkap' Mantan Ketum KONI Sumsel HZ di PN Palembang?
BACA JUGA:Berkas Dilimpah ke PN Palembang, Mantan Ketua Umum KONI Sumsel Siap Diadili
"Dari semua nama yang diajukan sudah kami daftarkan semua, kami belum memproses siapa yang akan berangkat, kami hanya mengklasifikasi bahwa atlet-atlet yang lulus pon ini ada 5 tingkatan kategori sesuai perolehan seperti utama untuk perolehan emas, perak madiah hingga tingkatan kategori harapan, yang berangkat nantinya akan kita sesuaikan dengan anggaran dari provinsi" tukasnya.