Namun, untuk tunjangan anak dan istri itu dibebankan ke APBD daerah masing-masing dan wajib diberikan oleh daerah.
"Jadi untuk TPP belum ada, masih tahap pembahasan," terangnya.
Kendati demikian, untuk tenaga didik harus di cek lagi apakah masuk dapodik atau tidak.
Mengingat, sekolah banyak yang mengusulkan namun harus kembali diverifikasikan oleh pemerintah pusat.