MUARA ENIM, SUMEKS.CO - Pemkab Muara Enim gelar Rakor untuk mengantisipasi dan melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Stunting, Inflasi dan Kemiskinan Ekstrem di Wilayah Kabupaten Muara Enim di Ruang Rapat Pangripta Nusantara Kantor Bappeda Kabupaten Muara Enim, Senin 9 Oktober 2023.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Pj Bupati Muara Enim Dr H Ahmad Rizali MA, dan dihadiri oleh Kapolres Muara Enim AKBP Andi Supriadi SH SIK MH, Dandim 0404 Muara Enim Letkol Arh Rimba Anwar SIP MIP, Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim Ir Yulius MSi beserta unsur Forkopimda lainnya.
Pj Bupati Muara Enim Dr H Ahmad Rizali MA, mengatakan bahwa Rakor ini digelar sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menaruh perhatian lebih kepada masalah yang menjadi fokus utama untuk diselesaikan seperti percepatan pengendalian Karhutla, penanganan stunting, pengendalian inflasi dan penuntasan kemiskinan ekstrem di wilayah Kabupaten Muara Enim.
Dalam upaya pengendalian bencana Karhutla ini, Ahmad Rizali akan memberikan dukungan pembiayaan menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan catatan perubahan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat yang nantinya dapat dipergunakan untuk percepatan pengendalian Karhutla.
BACA JUGA:Pemkab Muba Gelar Rapat Bahas Penyediaan Tenaga Listrik yang Dikelola MEP
Dirinya menambahkan bahwa hal tersebut sejalan dengan amanat dari Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2020 yang menuntut pemerintah daerah untuk memberikan dukungan finansial yang memadai.
Kemudian, lanjut Rizali, untuk penanganan stunting, pengendalian inflasi dan penuntasan kemiskinan ekstrem, menginstruksikan OPD terkait agar berupaya mendorong produktifitas masyarakat di bidang pangan dan peternakan untuk dapat mengendalikan kenaikan harga kebutuhan masyarakat, serta pemberian bantuan bibit dan pupuk bagi petani, juga bibit ternak untuk para peternak.
Selain itu Pemerintah juga sudah menyiapkan berbagai bantuan sosial untuk masyarakat dan juga akan mengadakan pasar murah sebagai langkah kongkrit penanganan inflasi di daerah.(*)