Selanjutnya, Gubernur menunjuk Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk membentuk kepengurusan DKSS melalui Musdalub yang mengakomodasi pendapat seluruh pemangku kepentingan.
ASEM juga mempermasalahkan dugaan politisasi dan politik uang dalam proses Musda DKSS dalam dua periode terakhir, yang menyebabkan ketua yang tidak kafabel dan tidak menyelesaikan tugasnya.
"Kita berharap agar proses Musda DKSS berjalan dengan baik dan transparan untuk menghasilkan ketua dan pengurus yang berintegritas dan bertanggung jawab," tukasnya.(*)