Saat masa pemerintahan Kesultanan Palembang hilang itulah diganti dengan sistem dan cara pengaturan Belanda.
Tetapi Belanda juga melakukan pengamatan terlebih dahulu berdasarkan sistem Kesultanan sebelumnya.
Seperti siapa yang memimpin dan cara menjalankannya dipelajari dulu oleh mereka. Mendekati abad 20 tahun 1900-an, barulah sistem tersebut mereka ubah setelah mempelajarinya selama puluhan tahun.
BACA JUGA:Ribuan Warga Kota Palembang Antusias Tonton Lomba Panjat 78 Pohon Pinang Sumatera Ekspres
Lebih lanjut Kemas Ari menjelaskan, sistem yang dipelajari Belanda tersebut bertujuan untuk kepentingan penjajahan Belanda.
Bahkan, Belanda juga belajar tentang agama Islam yang lebih mendalam untuk kepentingannya.
Menjelang tahun 1900-an barulah Belanda mengubah sistem perkampungan di Palembang.
Diubah oleh Belanda dengan memberikannya nomor pada setiap kampung.
BACA JUGA:Populasi Ikan di Sungai Musi Minim, Wawako Palembang Minta Penaburan Benih Ikan Rutin
"Belanda memberi nomor 1 Ilir sampai 32 Ilir dan 1 Ulu sampai 16 Ulu berdasarkan jarak yang diukur melalui Sungai Musi, karena Belanda hobi pakai perahu juga," jelasnya.
Penomoran wilayah Palembang namun ada beberapa yang dihapus. Awalnya Belanda membagi wilayah Palembang lengkap dengan penomoran.
Yakni Ilir sampai 32 Ilir dan 1 Ulu sampai 16 Ulu berdasarkan juga pengamatan struktur tanah, dan pembatasan bentang alam.
Awal mula Belanda memberi nomor memiliki alasan yang penting. Alasan utamanya agar Belanda mudah mengeceknya dan memudahkan mengatur kepala kampungnya.
BACA JUGA:5 Fakta Sungai Musi Palembang, Sungai Terpanjang kedua di Pulau Sumatera
Kepala kampung dalam memimpin diberi upah atau gaji dari Belanda. Tugasnya kepala kampung, mereka mengatur warga dan menarik pajak.
Setelah beberapa tahun, terdapat wilayah yang warganya sedikit dan tempatnya kecil. Jadi Belanda menggabungkan wilayah tersebut dengan lainnya.