MUARA ENIM, SUMEKS.CO - Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa pengamanan barang milik daerah, harus dilakukan oleh pengelola barang dan seluruh pengguna barang/kuasa pengguna barang terhadap barang milik daerah yang dalam penguasaannya.
Hal tersebut diungkapkan Plt Bupati Muara Enim Ahmad Usmarwi Kaffah pada saat membuka kegiatan Sosialisasi Penanganan dan Pengamanan Hukum Barang Milik Daerah di Hotel Griya Serasan Sekundang Muara Enim, Selasa 25 Juli 2023.
Pembukaan kegiatan tersebut Plt Bupati Muara Enim didampingi Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim Ahmad Nuril Alam SH MH, Plt Asisten III H Rinaldo SSTP MSi dan pihak Polres Muara Enim, Pengadilan serta TNI.
Menurut Kaffah, bahwa Pengamanan Barang Milik Daerah meliputi pengamanan fisik, administrasi dan hukum. Pengamanan fisik antara lain berupa pemasangan tanda batas dan papan tanda kepemilikan aset, pemasangan CCTV untuk kantor dan penyediaan alat pemadam kebakaran.
BACA JUGA:Jadi Mediator Pemkot-Petro Prabu, Kejari Prabumulih Pulihkan Keuangan Negara Rp1,3 MiIiar
Pengamanan administrasi antara lain berupa pembukuan inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Daerah. Pengamanan hukum antara lain berupa pembuatan sertifikat tanah, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pengelolaan barang milik daerah secara tertib sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.
Untuk itu salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan para Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada hari ini.
“Kepada para Narasumber saya berharap kiranya dapat menyampaikan/membagikan ilmu dan pengetahuan/aturan-aturan terkait penanganan dan pengamanan barang milik daerah kepada para peserta Sosialisasi,” ujar Kaffah.
BACA JUGA:Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Muara Enim Masih Tertinggal
Untuk itu, Kaffah berpesan kepada para peserta Sosialisasi agar dapat mengikuti dengan serius dan sungguh-sungguh atas materi yang disampaikan oleh para Narasumber.
Jangan sungkan untuk bertanya kepada para narasumber bila ada hal-hal yang kurang dipahami.
Selain itu, dirinya juga berharap semoga pengetahuan yang didapatkan dari para Narasumber dapat menjadi guidance/pedoman dalam pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim, yang pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan tertib pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah sehingga terhindar dari permasalahan di kemudian hari.(*)