Pemkab OKI Inginkan Percepatan Capaian UHC 95 Persen Tahun 2023
OGAN KOMERING ILIR, SUMEKS.CO - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menginginkan percepatan capaian Universal Health Coverage (UHC) 95 persen di tahun 2023 ini.
Wakil Bupati OKI, H M Djafar Shodiq, mengatakan untuk mencapai target UHC yang telah ditentukan maka dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak terutama dalam pelaksanaan program JKN KIS.
"Kita menargetkan 95 persen warga OKI terlindung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam rangka mendukung pencapaian UHC atau cakupan kesehatan menyeluruh bagi seluruh masyarakat," ungkap Shodiq, Selasa, 16 Mei 2023.
Lanjut Wabup, dalam mendukung itu perlu adanya sinergitas dan soliditas. Ini adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pemenuhan manfaat serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap penyelenggaraan program JKN.
BACA JUGA:Pemkab OKI Gandeng ITB, Kembangkan Transformasi Smart City
Shodiq berharap setelah tercapai UHC 95 persen di Kabupaten OKI dapat menjadi Kabupaten Percontohan Daerah Pelaksanaan Program JKN-KIS terbaik di Sumsel.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKI, H Iwan Setiawan, SKM MKes mengatakan, program UHC akan berdampak positif untuk masyarakat OKI.
Dimana saat ini UHC OKI berada di angka 89 persen dan akan dilakukan koordinasi dan kolaborasi untuk percepatan capaian UHC 95 persen di tahun 2023 ini.
"Dengan tercapainya UHC akan berdampak positif terhadap masyarakat OKI untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang cepat tepat dan merata tanpa ada kesulitan finansial sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan individu dan kesehatan masyarakat OKI," jelasnya.
BACA JUGA:Hotspot Terpantau di OKI, Menggala Agni Galakkan Patroli Cegah Karhutla
Sementara itu, Kabid Dinas Kesehatan Provinsi, Dra Lestari Nuraini, Apt MKes mengatakan UHC selain dapat menciptakan masyarakat yang produktif sejahtera dan menimbulkan rasa aman bagi masyarakat ketika mempunyai jaminan kesehatan.
UHC juga dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Jadi jika target UHC 95 persen ini tercapai, nantinya masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
"Semoga dengan komitmen bersama hal ini bisa kita Wujudkan," ucapnya.(*)