Mereka mendukung upaya penindakan tegas untuk KKB papua.
“HAM urusan netizen...fan rakyat Indonesia,” kata@RAFFATITAN Rofi123.
“Benar pak. Kasian TNI dan rakyat papua. HAM hanya untuk Indonesia. Terus HAM Papua bagaimana?...love pak,”tulisnya.
Penelurusan sumeks.co, potongan video yang diunggah akun tiktik GOO X TEAM, merupakan video rekaman wawancara ekslusi dengan viva dalam program The Intervew, diunggah pada 17 Februari 2023.
Sementara itu, dikutip dari mpr.go.id, Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung langkah pemerintah, TNI dan Polri menambah pasukan untuk melakukan tindakan tegas namun terukur terhadap gerakan separatis KKB dengan menggunakan kekerasan dan senjata mematikan melalui aksi perusakan hingga pembunuhan.
Para korban berjatuhan bukan hanya dari warga setempat maupun pendatang, namun juga aparat TNI dan Polri.
Bamsoet juga mendukung keputusan pemerintah yang telah mengategorikan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua serta seluruh organisasi dan orang-orang yang tergabung di dalamnya serta yang mendukung gerakan tersebut sebagai teroris.
"Sikap Pemerintah ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme," ujar Bamsoet di Jakarta, Sabtu (29/4/23).
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, selain pengerahan pasukan dan tindakan tegas, penting juga bagi pemerintah untuk terus membangun dialog dengan pemerintah daerah serta para tokoh adat, tokoh suku, tokoh agama, tokoh pemuda, dan berbagai tokoh masyarakat Papua lainnya dengan mengedepankan kebesaran hati dari masing-masing pihak, diharapkan dapat menghasilkan solusi komprehensif tentang masa depan tanah Papua yang aman dan damai.
"Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono telah meningkatkan status Siaga Tempur di Kabupaten Nduga, pasca penyerangan Kelompok Separatis Teroris (KST) terhadap prajurit TNI yang terlibat dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air, yang menyebabkan lima prajurit TNI gugur.
Masyarakat Papua tak perlu khawatir terhadap status Siaga Tempur tersebut, karena TNI menjalankannya secara tegas, terukur dan terkendali, agar tidak ada korban lagi yang berjatuhan baik prajurit maupun rakyat," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan, menjelang pertengahan tahun 2023 saja, berbagai aksi kekerasan terus terjadi di Papua.