Siaga Tempur di Nduga Papua, Mantan Komisioner Komnas HAM Sebut Bukan Basmi KKB, Tapi Basmi Ras Papua
PALEMBANG, SUMEKS.CO - Serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) ke Distrik Mugi Kabupaten Nduga Papua, telah menewaskan empat prajurit terbaik di Indonesia.
Menyikapi peristiwa ini, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, akhirnya menaikkan status siaga tempur di Kabupaten Nduga Papua, pasca penyerangan KKB.
"Dengan kondisi seperti ini, khususnya di daerah tertentu, ya kita ubah operasinya menjadi operasi siaga tempur," kata Laksamana Yudo dikutip dari caritau.com.
BACA JUGA:Alamak, Sudah Ada Sejak 1965 KKB Belum Bisa Ditumpas Juga, Dulu Disebut OPM
Menurut Laksamana Yudo, dengan ditingkatkannya status menjadi siaga tempur, setidaknya bisa membuat naluri tempur prajurit terbangun.
Namun, dinaikkannya status siaga tempur di Kabupaten Nduga Papua, mendapatkan penentangan dari mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai.
Menurut Pigai, kenaikan status operasi dari soft approach menjadi siaga tempur itu jelas sangat merugikan masyarakat Papua.
Pasalnya, yang akan menjadi korban dalam operasi ini adalah warga-warga lokal, bukan anggota kelompok separatis itu.
"@jokowi 5 kali perintah lebih dari siaga tempur “Operasi Militer”. Deploy TNI skala besar hanya rakyat dibunuh bukan TPN/OPM, artinya pembasmian ras Papua," kata Natalius dalam sebuah unggahan di akun instagramnya @NataliusPigai2 dikutip oleh caritau.com.
Meskipun status di Kabupaten Nduga Papua ditingkatkan menjadi siaga tempur, Pigai meminta supaya korban dari warga sipil diminimalisir. Untuk itu, Pigai mendesak pemerintah agar mencabut status siaga tempur tersebut.
"Seharusnya masalah ini dituntaskan lewat jalur dialog dan negosiasi. Rakyat Papua tidak takut istilah sampah itu. Buka dialog damai," tegas Pigai.
Sebagaimana diketahui, kenaikan status itu dilakukan setelah komplotan teroris KKB yang menyandera Philips Mark Methrtens, Pilot Susi Air, menyerang pasukan elite TNI yang sedang melakukan pencarian. *