“KKP HAM bukan merupakan kontestasi, namun kewajiban seluruh Kabupaten/Kota untuk meningkatkan layanan HAM bagi masyarakat. Serta menunjukan ke Dunia Internasional terkait Komitmen Pemerintah dalam pemenuhan HAM,” lanjut Darsyad.
Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Narasumber, yang dipandu oleh moderator, Kepala Bidang Hak Asasi Manusia, Suherman. Narasumbernya yaitu Koordinator KDN dan RANHAM Wilayah I Direktorat Jenderal HAM, Wida yang menjelaskan teknis pemenuhan Aksi HAM. Lalu, Sub Koordinator Kerja Sama Dalam Negeri dan RANHAM Wilayah IA Direktorat Jenderal HAM, Irma menyampaikan format data dukung yang dibutukan dalam aksi HAM.
Selanjutnya, narasumber dari Biro Hukum Setda Babel, Harpin yang menyampaikan persiapan pelaporan dan penilaian KKP HAM di Provinsi Babel.
Serta, Kepala Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia BAPPEDA Provinsi Babel, Oyon Rio Ricardo yang menyampaikan Peran Bapeda dalam Pelaporan Capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah.
BACA JUGA:Netizen Kaget Ayu Ting-Ting Dance Bareng dan Masuk Tiktok Resmi Boyband Korea Selatan Treasure
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankumham), Eva Gantini, Para Pejabat Struktural Kanwil Kemenkumham Babel, serta 50 peserta yang terdiri dari Biro/Bagian Hukum BAPPEDA se-Provinsi Bangka Belitung, baik hadir secara langsung maupun virtual.(*)