
Pendataan ini telah dilakukan bersama lembaga negara lain yang memegang data itu seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN) hingga Lembaga Administrasi Negara (LAN)
Pengamat kebijakan publik sekaligus dosen Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah mengikuti wacana tawaran pensiun dini untuk PNS itu.
Katanya, pemerintah tentu sudah memiliki kriteria pensiun dini massal itu, meski sampai sekarang belum ada ketentuan yang jelas.
Syaratnya, usia harus sudah 50 tahun dan masa pengabdian pada negara 20 tahun.
Jika tidak terpenuhi, maka permohonan pensiun tidak bisa diproses.
Ini bersesuaian dengan pendapat bahwa pensiun dini massal PNS rentan langgar aturan batas usia.
Karena akan terjadi bahwa manfaat pesangon yang diterima si PNS tidak maksimal.
Pensiun dini PNS tak bisa massal, karena pengajuan seorang diri atau mandiri saja sulit.
Persyaratan ini tentu tidak bisa diterapkan karena ada aturan yang sifatnya wajib.
Ini bersesuaian dengan pendapat bahwa pensiun dini massal PNS rentan langgar aturan batas usia.