1. Hukum Persetujuan Khusus, pada mata kuliah ini membahas mengenai pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas umum hukum perjanjian, pembagian perjanjian, perjanjian bernama dan perjanjian bernama, hak dan kewajiban yang timbul dalam perjanjian.
2. Hukum Perusahaan, pada mata kuliah ini membahas mengenai konsep-konsep dan norma-norma hukum positif yang mengatur perusahaan dan mejelaskan praktik hukum perusahaan yang sangat penting dalam mendukung kegiatan bisnis.
BACA JUGA:Unsri Target Masuk International University, ini Syaratnya
3. Hukum Penanaman Modal, pada mata kuliah ini membahas mengenai pengertian dan asas-asas hukum penanaman modal, penggolongan penanaman modal, penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal asing, prosedur dan syarat penanaman modal, Fasilitas dalam penanaman modal, Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal.
4. Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pada mata kuliah ini membahas mengenai hak cipta dan hak kekayaan industri yang melingkupi paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan Perlindungan varietas tanaman didasari dengan teori-teori HKI
5. Hukum Perbankan, pada mata kuliah ini membahas mengenai lembaga keuangan dan sistem keuangan, pengertian dan sumber- sumber hukum perbankan, asas- asas hukum perbankan, pengertian dan fungsi bank, jenis- jenis bank dan kegiatan usahanya, perbankan syariah dan kegiatan usahanya.
3. Hukum Tata Negara
Mahasiswa yang memilih program ini akan memiliki pengetahuan hukum ketatanegaraan yang mendalam dan luas.
BACA JUGA:Besaran Dana BOS 2023 Naik Jadi Rp59 Triliun, Berikut Kriteria Penerima Dana BOS
Lima mata kuliah wajib PK Hukum Tata Negara, ialah :
1. Hukum Presiden, pada mata kuliah ini membahas mengenai pengertian dan ruang lingkup perkuliahan Hukum Presiden, Dinamika konseptual negara dan sistem pemerintahan, Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia dan lembaga kepresidenan, Kekuasaan Presiden RI menurut UUD NRI 1945, Pengisian jabatan Presiden; syarat, Hubungan Presiden dengan Wakil Presiden, Hubungan Presiden dengan kepala daerah, Hubungan presiden dengan lembaga negara lain
2. Hukum Parlemen, pada mata kuliah ini membahas mengenai pengertian dan ruang lingkup mata kuliah hukum parlemen, Perkembangan konsepsi negara demokrasi konstitusional dan lembaga legislatif, Pelembagaan kekuasaan legislatif di Indonesia dan dinamikanya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
3. Perbandingan Hukum Tata Negara, pada mata kuliah ini membahas mengenai keragaman sistem ketatanegaraan, bentuk negara, keragaman bentuk pemerintahan, sifat-sifat yang melekat pada negara-negara yang dibandingkan
4. Hukum Peradilan, pada mata kuliah ini membahas perbedaan peradilan-peradilan yang ada di Indonesia.
BACA JUGA:Luar Biasa, Unsri Tambah Lima Guru Besar
5. Hukum Perencanaan Anggaran Negara, pada mata kuliah ini membahas bagaimana merancangkan anggaran negara dan membahas mengenai pajak