PALEMBANG, SUMEKS.CO - Tahun 2023 harus digitalisasi SPBU. Tujuannya agar transaksi pembelian BBM bersubsidi terpantau di pusat komando kementerian BUMN.
"Pertamina tentu tidak bisa sendirian. Seperti saya sering katakan, BUMN tidak boleh jadi menara gading,” kata Menteri BUMN, Erick Thohir, dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa, 3 Januari 2023.
Upaya memastikan agar Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran terus dilakukan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Seperti meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), melalui program Solar untuk Koperasi (Solusi) Nelayan.
“Kita dan Kementerian Koperasi dan UKM akan terus memastikan kemudahan para nelayan untuk dalam mendapatkan BBM bersubsidi," tambahnya.
Dia mengakui, pengumuman harga jual BBM terbaru Pertamina sedikit lebih lambat dibandingkan badan usaha swasta sejenis.
Sebab, Pertamina sebagai BUMN lebih dahulu mempertimbangkan berbagai aspek agar tetap dapat menjamin keberlangsungan penyediaan dan penyaluran BBM.
"Pertamina itu jangkauannya begitu luas karena harus menyalurkan BBM ke seluruh penjuru tanah air," katanya.
Termasuk BBM yang disubsidi seperti Pertalite dan Solar subsidi. "Kita ingin memastikan agar pasokan dan distribusi tetap berjalan dengan lancar," katanya menandaskan.
Selain menggandeng Kementerian Koperasi dan UKM, Menteri BUMN terus mengawal kerja sama antara PT Pertamina dengan PT Telkom Indonesia.
Dalam memperbaiki dan mengembangkan digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).