PALEMBANG, SUMEKS.CO – Perihal pensiun dini massal ini memang diatur dalam draf RUU ASN yang telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023 usulan DPR.
Menanggapi isu pensiun dini massal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas angkat bicara.
Wacana ini muncul berdasarkan produktivitas pekerjaan, dimana banyak aparatur sipil negara yang kurang produktif dan butuh pembenahan.
Menurut Anas, pengaturan pensiun dini itu pada dasarnya juga merupakan buah dari usulan para ASN, termasuk yang ada di daerah di samping DPR sendiri.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan penjelasan. Menurut Sri Mulyani TNI dan Polri juga menggunakan skema yang sama dengan PNS. Tidak dibedakan.
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Alex Denni sempat memberikan sinyal perubahan skema itu. "Mungkin eksekusi 2023 secara bertahap," kata Alex seperti dikutip dari CNBC.
Putusan skema baru pensiun sangat ditunggu tahun ini. Itu juga harapan Korpri. Sudah saatnya rombak aturan pensiun lama.
Diketahui, gebrakan menteri Sri Mulyani memang sangat ditunggu awal tahun ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, skema perubahan uang pensiun masih dibahas bersama di lintas kementerian dan lembaga.
Hanya saja, tidak dikelola Taspen melainkan PT ASABRI. PNS dapat pensiun Rp 1 miliar, jika skema perhitungan pensiun diubah tahun ini.
"Nanti kita lihat, kita review, bersama kementerian yang lain ya," kata Sri Mulyani di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat, 2 Desember 2022.
Gunawan, salah satu guru PNS di Palembang menyambut baik wacana Menteri Keuangan Sri Mulyani tersebut. Terlebih PNS yang sudah memiliki usaha, tentu setuju dengan rencana pemerintah tersebut.