Terkait dengan kompetensi dan kolaborasi yang dilakukan, Kabid PSMK Dinas Pendidikan Sumatera Barat Dr. Ariswan, S.Ag, M.Pd, menambahkan kewajiban dinas membantu SMK bagaimana memasarkan produknya lewat BLUD.
"Sekarang, di Sumatera Barat sudah ada lima SMK yang baru saja mendapat SK Gubernur, tingal 23 SMK menunggu SK dari kemendagri," terangnya. Untuk memaksimalkan potensi SMK, sambung Ariswan, suada ada 7 UPD yang akan berkoordanisi SMK.
"Tujuh UPD ini kewenangannya ada di biro perekonomian Provinsi Sumbar sebagai leading sektor. Nah Dinas Pendidikan tetap membantu tercapai SMK sebaagi pusat keunggulan," jelasnya.
Direktur Utama CV Novia, Novia Hertini menambahkan, bantuan anggaran pendanaan dari pengusaha jelas menjadi poin utama dari program kolaborasi ini. Pasalnya tidak semua program dapat di-back up oleh pemerintah.
BACA JUGA:Polsek Sukarami Palembang Amankan Penyaluran BLT, Personel Rela Gendong Kakek-kakek
"Untuk bisa menjalankan program kolaborasi ini cepat tentu didukung oleh investasi yang sangat besar, dari pihak kami (pengusaha) hanya berharap adanya suport dari pemerintah," terang Novia Hertini.
Pihaknya juga berharap pemerintah pusat mendukung program kolaborasi ini dengan ikut menyosialisasikan produk yang dihasilkan SMK.
"Tidak hanya produk pakaian saja, masih banyak lagi jurusan SMK yang bisa disinergikan dengan industri seperti logam dan keramik," kata dia.
Penjelasan Novia Hertini dibenarkan M. Arifin siswa SMKN 2 Parang. Dengan adanya pihak ketiga dalam hal ini pengusaha, kolabrasi dengan insustri dan magang bisa menjadi bekal untuk lulusan SMK nantinya.
"Dari skema kolaborasi yang dibangun ini, kami bisa belajar banyak, bagaimana membuat sebuah produk yang diharapkan pasar. Setelah lulus kami pun memiliki pilihan, bekerja atau mandiri dengan berwirausaha," ujar Arifin seraya melempar senyum. (*)