PALEMBANG, SUMEKS.CO - Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel, untuk memberikan hasil pemeriksaan konkret terhadap seluruh daerah di Sumsel.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua BAP DPD RI, Arniza Nilawati saat kunjungan kerja dalam rangka konsultasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Sumsel, Kamis 15 September 2022.
"Ini adalah sinergitas kita bagimana BPK bisa memberikan pemeriksaan se konkret mungkin terkait dengan hasil yang selama ini Sumsel menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," kata Arniza Nilawati.
WTP ini lanjut Arniza, bukan berarti Provinsi Sumsel tidak mempunyai masalah dalam persoalan penggunaan anggaran negara. Hal ini upaya DPD RI untuk melihat akuntabilitas publik.
BACA JUGA:Andri Yogama, Kepala BPK Sumsel
"Ini cara melihat atau tindak lanjut dalam hal ini hasil laporan hasil semester akhir dari BPK," bebernya.
Arniza mengungkapkan, BAP DPD RI akan melihat sejauh mana pemeriksaan BPK kepada setiap daerah di Sumsel. Semua laporan yang diberikan oleh BPK selama ini merupakan hasil pemeriksaan secara konkret.
"Ya, selama ini semua laporan ini sudah konkret, namun akan kita pantau terus," tandasnya.