BANYUASIN, SUMEKS.CO - Puluhan massa gabungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Massa, Kamis (1/9) sekitar pukul 10.00 Wib mendatangi kantor Bupati Banyuasin.
Massa menyampaikan aspirasi terkait dana pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Banyuasin yang dinilai tidak tepat sasaran.
"Terbukti dari investigasi di lapangan, ada beberapa oknum anggota DPRD Banyuasin mengalirkan dana Pokir ke yayasan pribadi mereka," kata Efriadi, ketua Amunisi.
Oleh karena itu, pihaknya meminta agar anggaran Pokir yang bersumber dari aspirasi anggota DPRD Banyuasin itu dihapuskan.
BACA JUGA:Mega Proyek Jalan Tol Palembang Betung Mulai Pasang Glider
"Kita anggap terlalu membebani APBD Banyuasin," tukasnya.
Apalagi, lanjut Efriadi, informasinya Pemkab Banyuasin mengalami defisit anggaran yang cukup tinggi yaitu sebesar Rp 193 miliar.
"Kami meminta kepada Bupati dan Wabup untuk mengevaluasi dana Pokir," tegasnya.
Usai sampaikan aspirasi, massa ditemui Asisten I Setda Banyuasin Hasmi. Kepada massa yang berdemo, Hasmi mengucapkan terimakasih atas aspirasi masyarakat yang disampaikan, dalam bentuk kontrol sosial terhadap anggaran Pokir DPRD Banyuasin.
BACA JUGA:Lapor Pak Bupati Askolani, Aktivitas Truk Tanah Kian Meresahkan
"Pernyataan sikap ini Saya terima nanti disampaikan dengan pak bupati, dalam waktu dekat ini akan bisa ketemuan dengan beliau dari perwakilan bisa dialog langsung dengan Bupati,"katanya.
Usai menyampaikan aspirasi, massa membubarkan diri dengan tertib dengan penjagaan ketat anggota kepolisian dan Satpol PP Banyuasin.
Sementara itu, Sukardi, wakil Ketua I DPRD Banyuasin ketika di konfirmasi mengatakan sesuai tugas dan tanggungjawab anggota DPRD memperjuangkan aspirasi khususnya Dapil tercantum dalam UU MD3.
"Jadi itu legal dan clear," katanya.
BACA JUGA:Luncurkan Pemanfaatan Bank Tanah, Ini Ambisi Bupati Askolani