“Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat sama (guru) yang belum lolos passing grade. Kita yang sudah (lolos) passing grade aja nasibnya belum jelas,” tambahnya.
Menurutnya, guru lulus PG tetap akan diobservasi. Dan yang melakukan observasi adalah sistem.
“Nanti ada observasi. Observasi itu sistem. Sistem itu tidak manusiasi, bapak,” jelasnya.
Ia menanggapi pernyataan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendy yang mengatakan latar belakangnya adalah artis, namun bisa menjadi anggota DPR. Bahkan pernah menjabat Wakil Gubernur Jawa Barat.
BACA JUGA:Bupati Ogan Ilir Lantik 38 PPPK Guru
“Katanya tadi Mas Dede basicnya artis, bisa jadi anggota dewan. Lah kita ini sarjana, sarjana pendidikan. Kita punya kompetensi (mengajar). Kompeten di bidang itu. Kita bisa mendidik anak bangsa ini, gitu loh,” katanya di depan Dede Yusuf yang sedang memimpin sidang.
Perempuan yang sudah cukup lama menjadi guru honorer ini seolah tidak terima lantaran disalip oleh muridnya menjadi PPPK.
“Masak saya yang sudah belasan tahun mengabdi, saya disalip sama murid saya, gitu loh. Murid saya lolos (PPPK), sedangkan saya ndak. Apa itu ndak (jadi) beban mental buat saya. Gitu loh Pak,” katanya.
Ia menyarankan agar para guru honorer sekolah negeri diangkat menjadi PPPK dan ditempatkan di sekolah induk. Jangan dilempar ke luar daerah.
BACA JUGA:Bupati OKU Timur Resmi Melantik 379 PPPK Guru
“Kalau memang induk masih ada, memungkinkan kembali ke (sekolah) induk, kembalikan saja ke induk,” jelasnya.
Ia menolak tegas jika harus ditempatkan di luar daerah yang cukup jauh, seperti Papua karena hal itu sama saja dengan mengorbankan keluarga.
“Percuma nanti kalau misalkan kita ditempatkan di luar daerah, sudah tua-tua, mengorbankan keluarga,” katanya.
“Katanya Mendikbud ingin mengangkat harkat, martabat, ekonomi keluarga, tapi di sisi lain kita mengorbankan keluarga. Itu jelas tidak mungkin,” tegasnya.
BACA JUGA:Senyum Ceria Ratusan Guru Honorer di OKI Usai Dikukuhkan Jadi PPPK
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf yang memimpin sidang mengaku sudah menyurat ke pimpinan DPR agar permasalahan guru honorer dan pengadaan ASN dibahas dalam rapat gabungan komisi.