JAKARTA, SUMEKS, CO - Hati-hati, personil Polri yang sering pamer dan menunjukkan gaya hidup hedon tidak bakal diberi toleransi.
Pola pamer dan bergaya hidup mewah yang ditunjukkan itu jelas-jelas menyakitkan masyarakat. Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir dan Anggota DPR RI Komisi III Johan Budi sampai gerah dengan perilaku hidup hedon personil Polri yang kerap mereka lihat di daerah.
Mantan juru bicara Presiden Johan Budi mengatakan, pamer barang mewah jelas sangat menyakitkan hati masyarakat.
''Tolong ditertibkan Pak Kapolri tingkat pola yang sok sok pamer barang mewah dari personil Polri,'' tukas Anggota DPR RI Komisi III Johan Budi saat RDP dengan Kapolri, Rabu 24 Agustus 2022.
BACA JUGA:RDP Bersama Komisi III DPR RI, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Ini Pil Pahit bagi Kepolisian
Menurut mantan juru bicara KPK itu, polah tersebut sangat meresahkan. Bahkan Johan Budi meminta personel diberikan tindakan mutasi. Jika ditemukan unsur pidana dalam memamerkan gaya hidup hedon tersebut.
Bukan asal bicara, kata Johan Budi, saat melakukan reses ke daerah pemilihan, beberapa kali Johan Budi menyaksikan langsung personel Polri menikmati gaya hidup hedon dan pamer barang mewah.
Ada saja, Kapolres atau kapolsek atau pun istrinya bersepeda dengan harga 300 juta di media sosial. Ini sangat penyakitkan sekali,'' kata Johan Budi, mantan Juru Bicara KPK itu.
BACA JUGA:Nasabah Bank Sumsel Babel Kini Bisa Top Up GO-PAY Pakai BSB Mobile
Sementara Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir berpendapat ada korelasi antara turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja personil Polri akibat perilaku hedonis yang mencolok.
Adies Kadir menyinggung soal perilaku perwira Polri yang mendapat jabatan direktur, Kapolda, Kapolres hingga Kapolsek.
Contoh saja, istri Kapolres di Tebing Tinggi Pamer Uang sosmednya. Adies mengibaratkan perilaku para perwira Polri tersebut sebagai raja-raja kecil.
Ia juga mengingatkan, jika tidak dilakukan penertiban itu, maka kecenderungan masyarakat akan lebih tidak percaya pada institusi Polri.
Padahal para pimpinan mereka berpangkat jenderal bintang tiga atau Komjen Pol lebih bisa menjaga etika dalam kehidupan bermasyarakat maupun saat dimintai informasi Komisi III DPR. (*)