SUMEKS.CO, PALEMBANG - Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel meminta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumsel percepat pengerjaan pembangunan Flyover (FO) Sekip, Palembang.
Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, Holda mengatakan masyarakat sangat menunggu FO cepat diselesaikan untuk kelancaran lalulintas di Kota Palembang.
"Ya, Kita memonitoring progresnya sudah batas mana," ujar Holda, disela kunjungan ke lokasi proyek FO Simpang Sekip Palembang, Jumat (12/8).
Pembangunan FO Simpang Sekip sudah berjalan meski sedikit. Kendati begitu diharapkan bisa diselesaikan secepatnya. Selain itu, anggaran untuk pembebasan lahan sudah disiapkan.
BACA JUGA:Flyover Simpang Sekip, Pemkot Tanggung Jawab Lahan
"Bukan belum dibayar, tapi masih menunggu tahapannya saja," ujarnya.
Sementara itu, Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumsel, Ryandra Narlan mengatakan, saat ini progress pembangunan terus dikebut agar sesuai dengan jadwal perencanaan dan realisasi.
"Masih minus tiga persen, harusnya dari perencanaan ke realisasi sudah 15 persen," ucapnya.
Menurut Ryandra, utilitas yang ada selalu menjadi penghambat pekerjaan. Tak hanya pada FO Simpang Sekip ini saja, tapi juga pada pembangunan-pembangunan sebelumnya di Simpang Polda, Bandara maupun di Keramasan.
"Kita harapkan sampai akhir tahun nanti progress-nya bisa 38 persen atau sesuai target schedule," ungkap Ryandra.
BACA JUGA:Ground Breaking Flyover Simpang Sekip Belum Terjadwal
Pekerjaan yang tengah dilakukan masih berupa pembangunam jalan pendekat. Jalan ini, sebagai pengganti jalan yang akan dibangun FO, sehingga, dapat meminimalisir kemacetan arus lalu linta saat fisik FO dibangun.
"Masing-masing jalan pendekat lebar 7 meter dengan 2 lajur pada sisi kiri dan sisi kanan. Mudah-mudahan di akhir tahun nanti selesai jalan pendekat ini," jelasnya.
Darma Budhy, asisten II Setda Provinsi Sumsel menambahkan, sesuai laporan progress pembangunan FO, minus tiga persen dari perencanaan diharapkan bisa dikejar dengan kolaborasi antara Pemprov Sumsel, Komisi IV DPRD Sumsel dan BBPJN Sumsel serta pihak terkait pemilik utilitas yang direncanakan pada Senin (15/8) nanti.
"Akan dibahas nanti oleh seluruh pihak. Semoga keterlambatan ini bisa teratasi," katanya.