Mitigasi Risiko Korupsi, Targetkan MCP 70 Persen

MUARA ENIM Salah satu upaya pencegahan korupsi dilingkungan Pemerintah daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan upaya mitigasi risiko korupsi Pemerintah Kabupaten Muara Enim terus meningkatan mitigasi risiko korupsi melalui pemantauan dan perbaikan praktik tata kelola pemerintahan Melalui kunjungan yang diterima langsung oleh Kepala BPKP Perwakilan Sumatera Selatan Buyung Wiromo Samudro SE MBA Pj Bupati Muara Enim Dr H Nasrun Umar HNU bersama para kepala organisasi perangkat daerah dan kepala bagian meminta pendampingan maupun asistensi dalam meningkatkan indeks Monitoring Control for Prevention MCP Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Dalam kesempatan itu HNU mengungkapkan dalam mendukung upaya Mitigasi Tindak Pidana Korupsi pihaknya pun membawa Seluruh Kepala OPD Evaluasi Kinerja ke BPKP Sumsel mengupayakan jalannya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi Kunjungan ini bertujuan meningkatkan upaya memitigasi risiko korupsi melalui pemantauan dan perbaikan praktik tata kelola pemerintahan ujar HNU saat melaksanakan kunjungan kerja ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di Kota Palembang Jumat 11 3 Pada pertemuan itu secara bersama Pemkab Muara Enim dan BPKP Perwakilan Sumsel melakukan telaah sekaligus evaluasi pada 8 fokus area intervensi program MCP yaitu perencanaan dan penganggaran APBD pengadaan barang dan jasa perizinan pengawasan aparat pengawas intern pemerintah APIP manajemen ASN optimalisasi pajak daerah manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan desa Untuk itu kita mengharapkan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Muara Enim berjalan sesuai jalur dan arah yang benar bebernya Dijelaskannya bahwa dalam meningkatkan indeks MCP dirinya telah melakukan pembenahan sistematis terhadap hal hal yang menjadi indikator penilaian MCP Dicontohkan dalam pengadaan barang dan jasa salah satunya melalui Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2022 yang isinya antara lain agar PPK dan PPTK selalu siap sewaktu waktu dilaksanakan real time Seperti melarang transaksi atau menerima gratifikasi terkait PBJ ataupun memfasilitasi kepentingan pihak tertentu dan atau pelaku usaha dan hasil pekerjaan harus secara tepat waktu maupun tepat spesifikasi ungkapnya Lebih lanjut HNU menargetkan pada akhir 2022 ini indeks MCP Kabupaten Muara Enim minimal harus mencapai 70 Hal ini menjadi penting karena kata dia sebagai tolak ukur komitmen para penyelenggara pemerintahan dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi maupun kegiatan yang dapat merugikan negara Bahwa ini juga sebagai wujud integritas pemerintahannya dalam mendorong perbaikan sistem dan regulasi tata kelola pemerintahan yang baik dan lebih transparan terangnya ozi