Harmonisasi Antara Legislatif-Eksekutif Hanya Retorika

OPD Tidak Mampu Silakan Mundur MUARA ENIM Suasana rapat paripurna ke III DPRD Kabupaten Muara Enim tentang penyampaian laporan hasil pembahasan panitia khusus terhadap 4 Raperda Kabupaten Muara Enim dan penandatanganan keputusan bersama penyampaian pendapat akhir Bupati Muara Enim terhadap 4 Raperda Kabupaten Muara Enim mendadak tegang Senin 21 3 Pasalnya dewan menilai harmonisasi antara legislatif dan eksekutif saat ini hanya sekedar retorika saja Sebab pembahasan terhadap 4 Raperda tidak maksimal karena yang OPD yang dikirimkan untuk mengikuti pembahasan tidak bisa mengambil keputusan Rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan panitia khusus terhadap 4 Raperda dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Liono Basuki BSc dan dihadiri Pj Bupati Muara Enim Dr H Nasurun Umar Pj Sekda Drs Emran Tabrani MSi Asisten para OPD dan Forkopimda akhirnya di skor sampai pukul 16 30 WIB Kami menyadari bahwasanya raperda inisiatif DPRD Kami menyadari bahwasanya tidak dapat mengeksekusi raperda ini karena perda ini akan dilaksanakan oleh OPD tetapi tidak ada komitmen sedikit pun kepad OPD untuk menjalankan dengan sungguh sungguh untuk melakukan penegakan terhadap perda ini miris sekali tegas anggota Pansus III DPRD Kabupaten Muara Enim Dwi Windarti SH M Hum Data dikepolisian kata dia menunjukan bahwasanya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Muara Enim tertinggi Yang paling viral terakhir perempuan yang dibakar oleh oknum aparat penegak hukum yang sampai saat ini belum mendapatkan pendampingan apa pun dari pemerintah Kabupaten Muara Enim tegas Dwi dengan nada tinggi Untuk penanganan hal hal seperti ini Perlindungan perempuan dan anak butuh tenaga sikoklinis Ternyata kata dia tidak ada satu pun tenaga sikoklinis di Kabupaten Muara Enim Bahkan di rumah sakit RSUD dr HM Rabaian Muara Enim yang menjadi rujukan tidak ada tenaga sikoklinis Pihkanya meminta sanggupkah menganggarkan Tidak mampu dijawab oleh OPD Saya memprensentasikan diri sebagai wakil dari perempuan perempuan di Kabupaten Muara Enim memprensentasikan diri sebagai wakil dari ibu ibu yang ada di Kabupaten Muara Enim penuh dengan keprihatinan melihat respon seperti ini dari OPD sesalnya Maka pada dari ini lanjut Dwi belum ada persetujuan raperda Sebelum ada penandatanganan komitmen bersama fakta integritas bahwasanya OPD akan memberikan support seluruhnya untuk penegakan peraturan daerah perlindungan perempuan dan anak Pembangunan di Kabupaten Muara Enim harus memperhatikan perempuan dan anak Pandanglah trotoar yang ada di Kabupaten Muara Enim tidak layak untuk anak dan lansia Tengoklah sekolah sekolah di Kabupaten Muara Enim belum ada yang layak untuk membimbing moral moral mereka katanya Empat tahun yang lalu sambung Dwi Muara Enim dipermalukan dengan 12 orang anak pelajar menjadi korban sodomi Tiga tahun yang lalu lanjutnya 6 orang anak pelajar juga menjadi korban sodomi Dalam kasus tersebut kata dia Pemerintah Kabupaten Muara Enim tidak pernah hadir Oleh karena itu kami meminta kepada saudara Pj Bupati memerintahkan seluruh OPD untuk memenuhi keinginan kami menandatangani kominmen bersama untuk menegakan peraturan daerah perlindungan perempuan dan anak saat ini juga katanya Terkahir harmonisasi terkait kegiatan musrembang adalah hak dewan untuk turut serta didalamnya Karena dewan bagian penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Muara Enim oleh karena itu untuk kegiatan musrembang paparakan secara khusus kepada Badan Anggaran Banggar hasil kegiatan musrembang karena legislatif tau apakah pokok pokok pikiran dewan terakormodir atau tidak Terkait harmonisasi kegiatan Musrembang ini bukan kali pertama Ketika kita sedang membahas LKPJ diselenggarakan musrembang dan kita tidak berada ditempat ini berulang kembali Tentu ini preseden buruk dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam Kabupaten Muara Enim ungkapnya Oleh karena itu kata dia mungkin ini harus menjadi evaluasi tersendiri bagi DPRD terhadap kinerja perangkat daerah Nanti akan menjadi bagian satu kesatuan dalam LPPD setelah dokumen LKPJ selesai disampaikan langsung kepada Menteri Dalam Negeri agar miss harmonasi seperti ini tidak terulang dikemudian hari Sudah kita sampaikan didepan pak asisten yang mengawal Pansus III seolah olah kami Dewan red yang ada disini sudah menjadi almarhum dan almarhumah tidak lagi didengar suaranya Kami ingin melihat jikal bakal pokok pokok pikiran itu ada ketika musrembang dibuka Tapi kita tidak bisa melihat karena secara fisik kita tidak bisa hadir tegasnya Untuk rapat hari ini dirinya meminta untuk di skor karena ingin mendengarkan langsung komitmen OPD terkait Pansus III akan menyanyakan kembali kepada OPD OPD tentang kesiapan mereka katanya Sementara itu Pj Bupati Muara Enim Dr H Nasrun Umar menyampaikan akan mengambil alih tanggung jawab semua apa yang menjadi komplen keluhan dan ketidak puasan khususnya dari Pansus III meminta rapat paripurna untuk ditunda keputusannya ditangan pimpinan Kemudian raperda inisiatif dari DPRD Kabupaten Muara Enim tentang perlindungan perempuan dan anak Mengingat rangkaian peristiwa kelihatannya perda ini Perlindungan Perempuan dan Anak harus ada yang memarjinalkan kaum perempuan dan anak Saya menangkap merupakan suatu keharusan dan saya apresiasi katanya Ketika kepala OPD tidak bisa menjawab pertanyaan pansus artinya yang bersangkutan tidak mampu menjadi kepala OPD Saat ini juga OPD OPD yang terlibat pada rancangan peraturan daerah harus siap menandatangani komitmen dan harus mau bertanggungjawab terhadap komitmen itu kalau OPD tidak mampu silakan mundur tegas HNU disambut riuh tepuk tangan Namun kata HNU dirinya sebagai nahkoda penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Muara Enim tidak pernah menganggap perjalanan penyelengaraan pemerintahan ini hubungan baik legislatif dan eksekutif hanya retorika Bukti begitu tidak disetujui tidak jadi raperda Artinya tidak bisa sendiri eksekutif berjalan tanpa dukungan sepenuhnya dari legislatif Mudah mudahan ini hanya merupakan dinamika harmonisasi yang kita lakukan didalam penyempurnaan pembahasan raperda insya Allah kami semua komitmen atas apa yang menjadi inisiasi dari dewan yang terhormat untuk mengajukan perda inisiasi tentang perlindungan perempuan dan anak jelasnya ozi