Jaksa KPK Minta Hakim Tolak Perlawanan Titin Terdakwa Suap WTP Muara Enim
Jaksa KPK Minta Hakim Tolak Perlawanan Titin Terdakwa Suap WTP Muara Enim--Fdl
SUMEKS.CO,- Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meminta majelis hakim menolak perlawanan terdakwa kasus dugaan suap pengkondisian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kabupaten Muara Enim.
Titin Rita Lestari, terdakwa yang merupakan pemeriksa muda Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumsel, yang perlawanan terhadap dakwaan jaksa KPK-nya mendapat penolakan dari penuntut umum.
Jaksa menilai seluruh dalil perlawanan yang disampaikan tim advokat Titin, terlalu prematur karena sudah memasuki materi pokok perkara yang seharusnya dibuktikan melalui pemeriksaan dan pembuktian di persidangan.
Hal tersebut terungkap dalam sidang agenda pembacaan tanggapan penuntut umum KPK, atas perlawanan terdakwa di Pengadilan Tipikor pada PN Palembang, Rabu 11 November 2026.
BACA JUGA:Sidang Suap Pengkondisian Opini WTP Muara Enim, Perlawanan Edison Kembali Seret Nama Henky Putrawan
Sidang dipimpin majelis hakim yang diketuai Corry Oktarina SH MH.
Dalam tanggapannya, jaksa KPK menegaskan bahwa materi perlawanan yang diajukan tim advokat Titin tidak termasuk substansi perlawanan sebagaimana diatur dalam Pasal 206 ayat (1) KUHAP.

Susul Edison, Titin-Angga Didakwa Terima Suap Rp500 Juta untuk Pengkondisian WTP Muara Enim--Fdl
Menurut penuntut umum, berbagai dalil yang disampaikan pihak terdakwa justru telah menyentuh pokok perkara yang harus diuji melalui proses pembuktian, bukan diperdebatkan pada tahap perlawanan terhadap surat dakwaan.
"Advokat terdakwa Titin terlalu prematur menyimpulkan hal-hal yang seharusnya dibuktikan terlebih dahulu dalam pembuktian pada perkara di persidangan," demikian salah satu penegasan dalam tanggapan jaksa KPK.
Atas pertimbangan tersebut, JPU meminta majelis hakim menolak seluruh perlawanan Titin atau setidak-tidaknya menyatakan perlawanan tersebut tidak dapat diterima.
Tak hanya itu, jaksa juga meminta majelis hakim menyatakan surat dakwaan Nomor 100/TUT.01.04/24/10/2026 tanggal 14 Oktober 2026 sah menurut hukum.
BACA JUGA:Susul Edison, Titin-Angga Didakwa Terima Suap Rp500 Juta untuk Pengkondisian Opini WTP Muara Enim
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
