HMI Khawatir Keturunan PKI Lolos Tes Prajurit TNI

SUMEKS CO Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Sekjen PB HMI M Ichya Halimudin ikut mengomentari soal polemik diperbolehkan keturunan Partai Komunis Indonesia PKI untuk mengikuti tes calon anggota Tentara Nasional Indonesia TNI Ichya mengingatkan sejarah kelam PKI di Indonesia tidak boleh dilupakan meski saat ini ada wacana dibolehkan keturunan PKI ikut tes TNI PKI punya sejarah kelam di Indonesia terkait pemberontakan dulu tahun 1948 dan 1965 dan dahulu ada tap mprs MPRS No 25 Tahun 1966 kata Ichya kepada awak media Kamis 31 3 Walaupun setiap warga negara memiliki hak asasi yang sama tapi karena TNI ini merupakan alat vital pertahanan negara maka harus mempertimbangkan fakta sejarah PKI yang kelam di Indonesia tandasnya Ichya berharap sejarah itu tidak boleh dilupakan mengingat apa yang sudah dilakukan oleh PKI terhadap bangsa ini di Indonesia Andika menyebut tidak ada dasar hukum yang melarang seorang keturunan PKI untuk bisa mendaftar Zaman saya tak ada lagi keturunan dari apa tidak karena saya gunakan dasar hukum kata Andika di akun youtube resmi Jenderal TNI Andika Perkara pada Rabu 30 3 Pernyataan ini disampaikan Andika dalam rapat koordinasi penerimaan prajurit TNI Akademi TNI PA PK TNI Bintara TNI dan Tamtama TNI Rapat digelar bersama Panitia Pusat Penerimaan Prajurit TNI Tahun Anggaran 2022 di Markas Besar TNI di Jakarta Diketahui Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menghapus sejumlah ketentuan dalam proses seleksi penerimaan calon prajurit TNI Periode 2022 Salah satunyanya mengizinkan keturunan Partai Komunis Indonesia PKI untuk mendaftar menjadi prajurit TNI Diketahui Rapat ini membahas mekansime penerimaan prajurit TNI Mulai dari tes mental ideologi psikologi akademik kesamaptaan jasmani dan kesehatan Andika pun mengingatkan agar panitia seleksi pun jangan mengada ada dalam menyusun tes mental ideologi ini Andika pun langsung meminta poin nomor empat tersebut dihilangkan Jadi jangan kita mengada ada saya orang yang patuh peraturan perundang undangan ingat ini kalau kita melarang pastikan kita punya dasar hukum kata dia jpg jawapos md