Kementerian Hukum Laporkan Kinerja 2025, Digitalisasi Jadi Kunci
Kinerja Kemenkum 2025 meningkat signifikan melalui digitalisasi layanan, penguatan KI, reformasi regulasi, dan pembinaan hukum nasional.--
Penguatan Regulasi dan Pembinaan Hukum Nasional
Dalam bidang Peraturan Perundang-undangan, Kemenkum mengawal penyusunan sejumlah regulasi strategis, termasuk empat RUU prioritas nasional. Salah satunya, RUU KUHAP, telah disahkan menjadi undang-undang pada 18 November 2025.
Kementerian Hukum juga menyelesaikan 15.104 permohonan harmonisasi peraturan perundang-undangan dari total 15.994 permohonan, atau sebesar 94,44 persen, dengan memanfaatkan sistem e-harmonisasi.
Di bidang pembinaan hukum, Kemenkum menyalurkan 7.597 bantuan hukum litigasi dan 2.064 bantuan hukum nonlitigasi melalui 777 organisasi pemberi bantuan hukum. Selain itu, pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan mencapai 71.868 Posbankum, atau 85,61 persen dari total desa/kelurahan di Indonesia, jauh melampaui target 7.000 Posbankum pada tahun 2025.
BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Dinobatkan sebagai Terbaik I Capaian Kinerja Nasional 2025
BACA JUGA:Rakordal Kemenkum 2025: Kemenkum Babel Ikuti Pembahasan Komisi dan Penguatan Kebijakan
Pengembangan SDM dan Reformasi Birokrasi
Dalam pengembangan sumber daya manusia, sebanyak 62.317 peserta mengikuti berbagai pelatihan hukum yang diselenggarakan Kemenkum, sementara 2.038 ASN telah mengikuti uji kompetensi. Kemenkum juga membuka empat program studi hukum terapan di Politeknik Pengayoman Indonesia.
Di bidang tata kelola, indeks BerAKHLAK Kemenkum mencapai 91,92 dengan predikat A, serta nilai Reformasi Birokrasi meningkat dari 83,63 (2023) menjadi 90,38 (2024). Inspektorat Jenderal Kemenkum juga menindaklanjuti 234 temuan internal serta menyelesaikan 91,39 persen rekomendasi BPK.
Menkum menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari transformasi digital dan inovasi berkelanjutan, termasuk persiapan peluncuran Super Apps Kementerian Hukum untuk mengintegrasikan layanan hukum secara lebih cepat dan efisien.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja terbaik yang diraih Kanwil Kemenkum Babel pada tahun 2025.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:

