Kemenkum Sumsel Soroti Kendala Implementasi Kebijakan Majelis Kehormatan Notaris

PALEMBANG, SUMEKS.CO – Sejumlah kendala dalam implementasi kebijakan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) Tahun 2026, turut menjadi perhatian Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan. 

Diskusi yang membahas evaluasi dampak Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Majelis Kehormatan Notaris, ini diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan diikuti Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Nur ‘Ainun, bersama Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kanwil Kemenkum Sumsel mengikuti secara daring dari Ruang Rapat Kepala Divisi P3H.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Budi Argap Situngkir, berpandangan bahwa evaluasi kebijakan MKN perlu diarahkan pada identifikasi kesenjangan antara ketentuan regulasi dan kebutuhan pelaksanaannya di lapangan. Menurutnya, kejelasan kewenangan, mekanisme kerja, serta dukungan operasional menjadi aspek penting agar MKN dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

BACA JUGA:Harmonisasi Tiga Raperbup OKU, Tim Perancang Kemenkum Sumsel Cermati Tata Kelola Anggaran dan Pangan

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Siapkan 10 Peserta Magang Batch III 2026, Ini Rincian Formasi yang Dibuka

“Majelis Kehormatan Notaris memiliki peran strategis dalam menjaga profesionalitas Notaris. Karena itu, evaluasi kebijakan tidak cukup hanya melihat kesesuaian norma, tetapi juga perlu mencermati berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil evaluasi harus dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun dukungan anggaran,” ujar Budi Argap Situngkir.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady dalam arahannya, menekankan pentingnya evaluasi dampak kebijakan sebagai dasar untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi MKN serta mengidentifikasi kebutuhan penyempurnaan regulasi.

Diskusi menghadirkan Wakil Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat, Natalia Pandiangan, yang menyampaikan perspektif mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan MKN. Selanjutnya, Kepala Divisi P3H, Apri Listiyanto, memaparkan hasil evaluasi implementasi Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021. 

Beberapa persoalan yang mengemuka meliputi belum optimalnya pemahaman Aparat Penegak Hukum terhadap kewenangan MKN, belum adanya dasar hukum pelaksanaan sidang secara virtual, serta keterbatasan anggaran operasional.

BACA JUGA:Advokat Bantah Ada Mens Rea di Kasus Korupsi Semen SMBR, Siapkan Nota Pembelaan Pekan Depan

BACA JUGA:Polda Sumsel dan Kanwil Kemenkum Perkuat Sinergi, Bahas Pengawasan PPNS hingga Perlindungan HAKI

Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Sulawesi Utara, Karel Butarbutar, turut menyampaikan perspektif organisasi profesi terkait mekanisme pelaksanaan kewenangan MKN, khususnya dalam proses pemanggilan dan pemeriksaan Notaris.

Para peserta turut menyampaikan pandangan dan masukan mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan, termasuk kebutuhan penyempurnaan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, serta dukungan anggaran MKN. Bagi Kanwil Kemenkum Sumsel, hasil evaluasi tersebut penting untuk memastikan kebijakan MKN tidak hanya memiliki landasan hukum yang jelas, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif dan memberikan kepastian dalam pelaksanaan tugas di lapangan. 

Sumber: