Banner Pemprov

Kanwil Kemenkum Sumsel Harmonisasikan Delapan Produk Hukum Daerah Kabupaten PALI

Kanwil Kemenkum Sumsel Harmonisasikan Delapan Produk Hukum Daerah Kabupaten PALI

--

PALEMBANG, SUMEKS.CO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan terus meneguhkan perannya sebagai pembina hukum di daerah dengan mengawal pembentukan regulasi yang tertib, harmonis, dan taat asas. 

Komitmen tersebut terwujud nyata dalam pelaksanaan rapat harmonisasi terhadap delapan rancangan peraturan perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang digelar di ruang rapat kantor wilayah pada Kamis (29/10) pagi.

Rapat harmonisasi strategis ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel yang diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Nur’Ainun, didampingi tim fungsional perancang peraturan perundang-undangan kantor wilayah. 

Dari jajaran Pemerintah Kabupaten PALI, pertemuan dihadiri secara langsung oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Haryono, Kepala BPKAD Anita Mariani, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Yuninawati, Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Hendra, Kepala Bidang Pengelolaan BMD BPKAD Guntur Lelambang, serta Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda PALI Rayendra Abadi.

BACA JUGA:Kawal Arah Investasi 20 Tahun Mendatang, Kemenkum Sumsel Fasilitasi FGD Raperda RUPMK Muara Enim

BACA JUGA:Kakanwil Kemenkum Sumsel Bangun Soliditas Jajaran, Perkenalkan Kadiv Pelayanan Hukum Baru

Delapan produk hukum yang dibahas secara komprehensif terdiri atas empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan empat Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup). Klaster Raperda mencakup regulasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penyelenggaraan Kearsipan, Perubahan Bentuk Hukum PDAM Tirta PALI Anugerah Menjadi Perumda Air Minum Tirta PALI Anugerah, serta Pengelolaan Daya Perikanan Perairan Umum Daratan.

Sementara untuk klaster Raperbup, pembahasan meliputi Perubahan Atas Perbup Nomor 49 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Pedoman Penyusunan Dokumen Peta Proses Bisnis, Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten, hingga Peta Jalan (Roadmap) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025–2027.

Ditemui secara terpisah di ruang kerjanya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel Budi Argap Situngkir menegaskan urgensi harmonisasi regulasi daerah yang berkualitas dan berdampak langsung pada kesejahteraan publik.

"Harmonisasi delapan regulasi Kabupaten PALI sekaligus ini merupakan bukti nyata sinergi intensif antara Kanwil Kemenkum Sumsel dan pemerintah daerah dalam memperkuat kepastian hukum. Regulasi yang ditelaah menyentuh sektor-sektor vital, mulai dari tata kelola aset daerah, transformasi kelembagaan air bersih, hingga ketahanan pangan dan mitigasi inflasi daerah. Kami memastikan setiap norma yang disepakati benar-benar operasional, tidak tumpang tindih, dan mampu menjadi instrumen hukum yang efektif untuk menggerakkan pembangunan serta melindungi kepentingan masyarakat Kabupaten PALI," tegas Budi Argap.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait